BALIKPAPAN - BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintan Provinsi Kalimantan Timur terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui program Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Hingga April 2026, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kaltim telah mencapai 59 persen atau sekitar 1,02 juta pekerja.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan, M Hasbi Asshiddiqqi mengatakan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi pekerja.
“Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi seluruh pekerja Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program utama perlindungan pekerja, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Capaian tersebut menjadi langkah positif menuju target UCJ 2026 sebesar 74,10 persen atau lebih dari 1,27 juta pekerja aktif terlindungi. Artinya, sekitar 250 ribu pekerja lagi akan didorong masuk dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di seluruh wilayah Kaltim.
Perkembangan itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menuju Universal Coverage Jamsostek yang digelar di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Balikpapan, Kamis (7/5).
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan, program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi para pekerja.
“Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan sosial ekonomi bagi seluruh pekerja Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program BPJS Ketenagakerjaan mencakup lima perlindungan utama, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Menurutnya, perlindungan sosial ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pekerja, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
Sejumlah daerah di Kaltim bahkan berhasil melampaui target coverage UCJ 2026. Bontang mencatat capaian tertinggi dengan 86,14 persen dari target 83,23 persen. Disusul Kutai Timur sebesar 81,04 persen, Kutai Barat 79,25 persen, serta Mahakam Ulu yang mencapai 64,71 persen.
Sementara itu, daerah lain juga terus menunjukkan progres perluasan kepesertaan, di antaranya Berau, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, hingga Paser.
Pemprov Kaltim optimistis target UCJ dapat tercapai melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Selain dukungan pembiayaan melalui APBD dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit untuk pekerja rentan, penguatan regulasi juga terus didorong, termasuk kewajiban kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelayanan publik, perizinan usaha, proyek jasa konstruksi, hingga kerja sama pihak ketiga.
Melalui langkah tersebut, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan semakin luas menjangkau aparatur desa, RT/RW, kader sosial, petani, nelayan, pekerja informal, pelaku UMKM, hingga kelompok pekerja rentan lainnya di Kalimantan Timur.
FGD ini pun menjadi momentum memperkuat sinergi dan strategi implementatif guna mewujudkan Universal Coverage Jamsostek secara merata di seluruh Kaltim. (*)
Editor : Ismet Rifani