KALTIMPOST.ID, Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) secara bertahap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mengikuti jejak Presiden Joko Widodo yang sudah mulai berkantor di IKN pada akhir Juli lalu.
Salah satunya adalah Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang mencoba untuk menjalankan tugasnya di Kantor Kemenko 4 Nusantara pada Rabu (28/8).
Pada kegiatan perdananya di Kemenko PMK di IKN, Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) IKN, yang diikuti perwakilan dari seluruh kabupaten dan kota se-Kaltim.
Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga 22 Agustus 2024, progres pembangunan Kantor Kemenko 4 yang ditempati Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang berada di persimpangan jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat dan Taman Kusuma Bangsa ini, menjadi yang paling tinggi, yaitu 93,5 persen.
Di mana, kompleks Kantor Kemenko 4 ini terdiri dari 4 tower yang memiliki luas 51.819 meter persegi. Dan luas lahan sebesar 36.400 meter persegi.
Rakor Peningkatan SDM IKN itu, turut dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik. Di hadapan Menko PMK Muhadjir Effendy, Akmal Malik memaparkan hal-hal kritis mengenai kondisi Kaltim sebagai kawasan penyangga IKN.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dari Akmal Malik adalah kesenjangan pelayanan publik antara IKN dengan daerah sekitarnya. Seperti yang menjadi pesan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno beberapa saat sebelum penugasannya sebagai Pj Gubernur Kaltim, Oktober 2023 lalu.
“Jangan sampai terjadi disparitas, jangan sampai terjadi kesenjangan pelayanan publik dan kesejahteraan antara warga IKN dan kawasan penyangga," tegas Akmal meneruskan pesan Mensesneg Pratikno.
Oleh karena itu, pada masa transisi pemindahan IKN ke Kaltim ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini berharap sinergi, kolaborasi, dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan lebih matang lagi.
Agar intervensi yang akan dilakukan benar-benar terarah dan tepat sasaran. Akmal Malik lalu memberi contoh Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Dominasi pemanfaatan lahannya adalah sawit. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah harus memfokuskan pembangunan pada hal-hal yang berkaitan dengan sawit.
“Misal infrastruktur pendukung sawit, sakit yang terjadi di sekitar sawit dan lain sebagainya. Suka tidak suka, pembangunan SDM Sepaku juga harus bersinggungan dengan sawit,” ungkap dia.
Selain itu, Akmal Malik juga mengungkapkan fakta lain tentang Kelurahan Sepaku. Meskipun berada di delineasi IKN dan lokasinya berada tak jauh dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), akan tetapi faktanya sebagian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) justru rendah.
“Terbesar di sekitar Sepaku. Di sekeliling IKN, IPM-nya rendah. Artinya, langkah-langkah koordinasi peningkatan SDM menjadi sebuah keniscayaan. Butuh langkah-langkah yang tidak mudah. Butuh intervensi yang tidak biasa," jelas Akmal Malik.
Selain itu, pria yang sempat menjabat sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) ini juga mengupas tentang pentingnya akurasi pemanfaatan anggaran.
Baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, untuk intervensi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) buffer zone atau zona penyangga IKN.
"Sedikit uang yang kita punya harus maksimal dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia. Jangan sampai sudah dananya kecil, treatment-nya tidak tepat pula," kritiknya.
Akmal Malik juga mengapresiasi pemimpin Kaltim terdahulu, yaitu mantan Gubernur Awang Faroek Ishak dan mantan Gubernur Isran Noor memiliki atensi besar terhadap pembangunan SDM.
Salah satunya dengan kebijakan pemberian beasiswa kepada siswa maupun mahasiswa Kaltim. Melalui program Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC) yang dilanjutkan dengan program Beasiswa Kalimantan Timur (BKT).
Disalurkan dalam bentuk BKT Tuntas dan Stimulan. Total BKT disalurkan bahkan sudah mencapai Rp 1,2 triliun dengan sekitar 393 ribu penerima se-Kaltim.
“Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pasalnya, jika pembangunan SDM tidak diintervensi dengan tepat, maka akan jadi permasalahan besar di masa depan. Jangan kita hanya menyelesaikan persoalan tanah, tapi soal SDM ini juga sangat penting," tutup Akmal Malik.
Saat pemaparan, Pj Gubernur Akmal Malik juga menampilkan data presisi untuk beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku.
Data detail ini sangat penting agar intervensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat tepat sasaran. PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi paparan tersebut.
Dia menyebut saat ini, pihaknya sedang melakukan belanja masalah untuk melakukan pemetaan selanjutnya.
"Tentu bukan hanya peta geospasial, tapi juga budaya, komposisi penduduk, aspirasi yang berkembang di sekitar IKN dan lain-lain. Semua harus diinventarisir sedemikian rupa. Kita rekonstruksi untuk dijadikan dasar penyusunan langkah dan keputusan ke depan," respon Muhadjir Effendy. (*)
Editor : Dwi Puspitarini