KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN- Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) batal dilaksanakan pada tahun ini.
Pasalnya Presiden Joko Widodo memerintahkan para birokrat kementerian dan lembaga yang selama ini berkantor di Daerah Khusus Jakarta (DKJ), untuk pindah ke IKN pada Januari 2025.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan perintah Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ASN ke IKN pada Januari 2025, disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
“Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno. Dapat perintah, Januari (2025) ASN akan pindah ke IKN," ungkapnya dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Prima : “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif” di Jakarta, Selasa (8/10) melalui kanal Kementerian PANRB.
Oleh karena itu, mantan Bupati Banyuwangi ini akan menyiapkan kembali skema pemindahan ASN ke IKN, pada Januari 2025 mendatang. Termasuk dengan fasilitas yang akan didapatkan para birokrat yang akan mulai tinggal dan berkantor di IKN pada awal tahun depan.
"Kita segera siapkan skema dan pemberangkatannya. Termasuk insentif dan lain-lain. Kita ini mau selesai, tapi tugasnya tambah ternyata di ujung-ujung ini berarti lembur lagi. Tadi malam kita sudah lembur juga dengan teman-teman semua,” kelakarnya.
Abdullah Azwar Anas juga mengatakan telah mendapat informasi dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) Mochamad Basuki Hadimuljono yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Mengenai progres pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemindahan ASN ke IKN.
“Pak Menteri PUPR, (Plt) Kepala OIKN tadi sampaikan sudah selesai (infrastruktur untuk pemindahan ASN ke IKN). Sudah selesai, tapi kita diminta ekosistemnya diberes,” terang dia.
Pria yang sempat menjabat kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini juga telah meninjau kamar tinggal di tower hunian bagi ASN IKN. Kunjungan tersebut dilakukannya, pada 13 September 2024.
Setelah menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo, beserta para menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) di Istana Garuda IKN.
Baca Juga: Minta Fee 5 Persen: KPK Tetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tersangka setelah OTT di Kalsel
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengungkapkan berdasarkan hasil kunjungannya, saat ini sudah sebanyak 560-an unit apartemen pada Hunian ASN yang telah selesai dibangun Kementerian PUPR. Akan tetapi, fasilitas penunjang seperti jalan menuju hunian ASN masih belum diselesaikan.
“Saya sudah lihat kamar-kamarnya. Sudah sangat bagus. Sekarang sudah ada 560 unit yang sudah siap sebenarnya. Cuma, Presiden kemarin menyampaikan kalau belum sempurna jangan dulu pindah. Tadinya ‘kan pindah September. Bukan ditunda, tapi Presiden berharap jauh lebih berkualitas. Contoh misalnya menuju apartemen, ada akses jalannya belum tuntas. Sehingga masih berdebu,” jabar dia saat diwawancarai Kaltim Post di Swissotel Nusantara, IKN, bulan lalu.
Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang ditargetkan akan tersedia adalah sebanyak 47 tower hunian. Yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian. Dari 47 tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 tower atau sekitar 1.740 unit hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/anggota Polri.
Selain itu, pada apartemen di Hunian ASN tersebut sudah dilengkapi dengan sistem digital. Di mana data ASN sudah terintegrasi dengan unit apartemen di Hunian ASN tersebut. Saat itu dia menyebut, apabila pemindahan ASN untuk tahap pertama bisa dilaksanakan pada Desember 2024, maka Hunian ASN yang saat ini sedang diselesaikan secara bertahap, akan dapat menampung sekira 1.500 ASN kementerian dan lembaga.
“Kita cek di apartemennya semua juga sistem digital. Nanti masuk ke kamar tidak ditempel aja KTP atau barcode, akan langsung terbuka. Dan kamar-kamar ASN, saya kira bagus sekali dan sangat layak. Malah menurut saya menyesal kalau tidak ikut pindah. Karena kamarnya bagus. Satu apartemen ada 3 kamar tidur. Dan sudah diputuskan oleh Presiden, ASN yang berkeluarga tidak sharing. Jadi tentu lebih nyaman,” terang pria berkacamata ini.
Kendala lainnya, selain infrastruktur yang membuat ASN batal pindah ke IKN tahun ini, adalah sistem digital belum terintegrasi. Terutama pada kawasan perkantoran di IKN. Sehingga belum siap untuk melakukan aktivitas pekerjaan di kawasan perkantoran. Mulai Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) I hingga Kemenko IV.
“Sistem digital yang ada di kantor belum semuanya siap terintegrasi. Dan kita sendiri sekarang sedang launching (aplikasi) INA-Gov. Sehingga dengan begitu, ASN yang akan menggunakan sistem yang berserakan di birokrasi, seperti di LAN dan BKN, sekarang sudah terintegrasi. Saat ini, sedang kita sempurnakan. Begitu juga dengan program layanan yang lain. Dan ini akan terintegrasi lewat INA Digital,” papar Abdullah Azwar Anas. (*)
Editor : Thomas Priyandoko