KALTIMPOST.ID, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2024-2029 tidak lagi akan mendapatkan rumah dinas.
Sebagai gantinya, para anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan setiap bulan. Keputusan ini dibuat setelah banyak keluhan dari anggota dewan mengenai kondisi rumah dinas yang dianggap tidak layak huni.
Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menjelaskan bahwa rumah dinas anggota DPR di Kalibata sudah tua dan sering kali mengalami kebocoran.
"Rumah di Kalibata itu sudah tua sekali. Ditambal kiri, bocor kanan, ditambal kanan, bocor kiri, begitu terus. Sampai balok kiri-kanan patah," ujarnya pada Kamis (3/10/2024).
Baca Juga: Gubernur Kalsel Sahbirin Noor belum ditangkap saat OTT. Ini Alasannya
Indra menambahkan bahwa pemeliharaan rumah dinas sudah tidak lagi ekonomis. Dengan banyaknya masalah seperti kebocoran dan rayap, rumah-rumah dinas ini tidak lagi memenuhi standar kenyamanan bagi anggota dewan.
Rumah dinas yang berada di Kalibata tersebut nantinya akan dikembalikan kepada negara. Sebagai gantinya, anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan.
"Tunjangan perumahan ini masuk ke komponen gaji anggota DPR, dan besarannya masih dibahas," jelas Indra.
Tunjangan yang akan diberikan setiap bulan ini, kata Indra, akan didasarkan pada harga sewa rumah di sekitar kawasan parlemen.
"Nanti diambil angka yang moderat, bukan yang paling mahal atau paling murah, tapi yang paling lazim di daerah seperti Senayan, Kebayoran Baru, dan Semanggi," tambahnya.
Baca Juga: Minta Fee 5 Persen: KPK Tetapkan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Tersangka setelah OTT di Kalsel
Indra juga mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari anggota DPR tentang kondisi rumah dinas melalui aplikasi khusus.
Keluhan terbanyak adalah tentang kebocoran, rayap, dan masalah tikus. "Setiap hari ada 10 sampai 15 keluhan masuk, terutama tentang bocor dan tikus," ungkap Indra.
Dengan adanya keluhan tersebut, DPR menggelar rapat pada 24 September 2024 lalu bersama fraksi-fraksi untuk membahas solusi terbaik.
Hasil rapat tersebut memutuskan bahwa tunjangan perumahan akan menjadi alternatif yang lebih praktis dan menguntungkan bagi anggota DPR.
Baca Juga: Timnas Indonesia Harap-Harap Cemas: Terus Pantau Kondisi Maarten sebelum Terbang ke Bahrain
Meski rumah dinas terlihat rapi dari luar, menurut wartawan yang sempat melihat, rumah-rumah ini sebenarnya sudah mulai tua.
Beberapa anggota dewan merasa rumah dinas mereka tidak lagi memenuhi standar kenyamanan yang diharapkan.
Indra menambahkan, "Kami sudah melaporkan semua keluhan ini kepada pimpinan DPR. Ke depan, tunjangan perumahan diharapkan bisa memberikan solusi yang lebih baik."
Keputusan ini diambil sebagai bagian dari usaha DPR untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi para anggotanya, sambil tetap memastikan anggaran digunakan secara efisien dan efektif. (*)
Dapatkan info dan berita update lain dari Kaltim Post. Gabung/join dengan klik >> Whatsapp Channel Kaltim Post
Editor : Dwi Puspitarini