Utama Samarinda Balikpapan Kaltim IKN Nasional Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Membawa Tantangan Baru bagi Anggaran Negara

Dwi Puspitarini • Sabtu, 19 Oktober 2024 | 17:10 WIB
Peningkatan jumlah menteri dan wakil menteri di kabinet baru Prabowo-Gibran memicu kekhawatiran soal efisiensi pemerintahan.
Peningkatan jumlah menteri dan wakil menteri di kabinet baru Prabowo-Gibran memicu kekhawatiran soal efisiensi pemerintahan.

 

KALTIMPOST.ID, Kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, diperkirakan akan menghadirkan perubahan besar dalam struktur dan anggaran.

Menurut informasi yang beredar, kabinet baru ini akan terdiri dari 49 menteri dan 59 wakil menteri (wamen), jumlah yang jauh lebih besar dibanding era Presiden Joko Widodo yang hanya memiliki 34 menteri dan 17 wamen.

Berdasarkan analisa dari Center of Economic and Law Studies (Celios), peningkatan jumlah menteri dan wakil menteri ini akan berdampak signifikan pada anggaran negara.

Diperkirakan, total kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan para menteri serta wamen kabinet Prabowo-Gibran bisa mencapai Rp 777 miliar per tahun.

 Baca Juga: Pimpinan MPR Sebut 33 Kepala Negara Siap Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran

"Estimasi ini dibuat berdasarkan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp150 juta per bulan dan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan, ditambah anggaran operasional masing-masing sebesar Rp 500 juta per bulan," jelas Bhima Yudhistira, Direktur Celios.

Dengan asumsi tersebut, gaji dan tunjangan 49 menteri akan membutuhkan Rp 88,2 miliar per tahun, sementara 59 wamen akan menelan Rp 70,8 miliar per tahun.

Anggaran operasional juga menjadi beban besar dengan total Rp 648 miliar per tahun, sehingga keseluruhan kebutuhan anggaran mencapai Rp 777 miliar.

Jika dibandingkan dengan era Presiden Jokowi, angka ini mengalami peningkatan yang sangat besar.

"Pada pemerintahan Jokowi, anggaran untuk gaji dan tunjangan menteri serta wamen hanya sekitar Rp 387,6 miliar per tahun. Ini berarti ada peningkatan hampir dua kali lipat di kabinet Prabowo-Gibran," kata Bhima.

 Baca Juga: Hapkido Kaltim Turunkan Kekuatan di Kejurnas Semarang

Peningkatan anggaran yang besar ini memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan, terutama mengenai efektivitas dan efisiensi pemerintahan baru ini.

Beberapa pihak juga mengkhawatirkan beban tambahan terhadap anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.

Bhima menjelaskan, total peningkatan anggaran dari era Jokowi ke Prabowo diperkirakan mencapai Rp 1,95 triliun selama periode lima tahun.

"Jika dihitung, peningkatan anggaran untuk kabinet baru ini sangat signifikan dan perlu dikaji ulang agar tidak membebani APBN secara berlebihan," tambahnya.

 Baca Juga: Pelantikan Prabowo-Gibran di Hari Libur, Ini Alasan Penting di Baliknya

Selain itu, masyarakat juga mengharapkan kabinet yang lebih ramping dan efisien dalam menjalankan program pemerintahan.

Namun, dengan struktur yang lebih besar, tantangan untuk mencapai efisiensi bisa semakin berat di era Prabowo-Gibran.

"Semoga dengan anggaran sebesar ini, pemerintah bisa memberikan kinerja yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujar Bhima menutup analisanya. (*)

 

Dapatkan info dan berita update lain dari Kaltim Post. Gabung/join dengan klik >> Whatsapp Channel Kaltim Post

Editor : Dwi Puspitarini
#efisiensi #apbn #kabinet #peningkatan jumlah menteri dan wakil menteri #Prabowo-Gibran #jokowi #anggaran negara