KALTIMPOST.ID, Perkara donasi Rp 1,3 miliar yang tengah diributkan hingga saat ini oleh Agus Salim, korban penyiraman air keras dengan Pratiwi Noviyanthi telah sampai ke telinga Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Pada Jumat lalu (29/11) Pratiwi Noviyanthi, Denny Sumargo yang didampingi Jusuf Hamka beserta rombongan kuasa hukum bertatap muka dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf guna membahas kasus ini.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, ia dan wakilnya Agus Jabo Priyono menyambut baik upaya-upaya untuk saling mendengar dan mengklarifikasi.
Bahkan pria yang kerap disapai dengan Gus Ipul ini berkomitmen untuk mencari solusi terbaik dengan mendalami masalah-masalah dan mengidentifikasi poin-poin penting untuk mencapai perdamaian antara pihak yang bertikai.
“Ini menyangkut wilayah kerja Kementerian Sosial. Terus terang saya lihat ini semuanya berawal dari niat baik untuk membantu saudara yang lain yang membutuhkan bantuan kita,” ujarnya.
“Namun karena satu dan lain hal akhirnya menimbulkan kesalahpahaman,” sambungnya.
Karena itu, Gus Ipul mengajak semua pihak yang terlibat untuk bermusyawarah.
“Maka pertama-tama saya dengan Pak Wamen mengajak semua teman-teman, termasuk Mas Agus Salim dan para pengacara mari duduk bersama. Mari kita bicara cari solusi. Yang terbaik adalah mencarikan solusi,” ucapnya.
Gus Ipul juga menawarkan dua opsi pertemuan dengan Agus Salim.
“Kalau ketemu di sini boleh, saya datang ke rumahnya juga boleh. Maunya seperti apa? Pokoknya kami ingin ketemu, kami ingin duduk, kami ingin bicara dari hati ke hati. Jadi di mana saya ingin ketemu, tabayun. Ini hal yang baik ya,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul menyebut Kemensos sangat mendukung dan mengapresiasi para pihak yang selama ini membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, ia juga mengingatkan proses donasi harus mendapat izin Kemensos terlebih dahulu.
“Masih ada yang melakukan kegiatan-kegiatan (tapi) belum mendapat izin, itu sangat kami maklumi,” ucapnya.
“Mungkin karena sosialisasi kami kurang, sehingga banyak juga di antara teman-teman yang melakukan pengumpulan donasi tidak melalui proses yang semestinya,” jelasnya.
Dalam undang-undang disebutkan pengumpulan uang dan barang (PUB) menjadi ranah Kemensos. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PUB.
Selain itu, Gus Ipul juga menyebut, siapapun boleh mengumpulkan uang atau barang dengan izin, tapi harus menunjukkan tata kelola yang baik, termasuk pertanggungjawaban untuk diaudit.
Sebab dalam aturan Permensos Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan penyelenggara PUB berkewajiban mebuat laporan kepada pemberi izin PUB terkait rincian dan jumlah pengumpulan dan penyaluran bantuan.
Bagi PUB mencapai lebih dari Rp 500 juta maka wajib diaudit oleh akuntan public.
“Di samping dapat izin, nanti ada pertanggungjawaban uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu dipergunakan untuk apa. Kemudian perlu diaudit, baik oleh pihak berwenang maupun oleh masyarakat secara luas,” terangnya.
Penyelenggara PUB, sebut Mensos, bisa menggunakan media sosial untuk melaporkan hasil dan penyaluran donasi agar timbul kepercayaan publik.
Adapun kasus yang terjadi saat ini, ujar Gus Ipul, sebagai evaluasi agar pihaknya dapat memperkuat sosialisasi terkait PUB yang izinnnya dapat diurus lewat Kemensos.
“Nah, ke depan Mas Densu dan Mbak Novi bantu kami untuk mensosialisasikan bahwa ini ada proses yang harus dilewati, dan itu tidak sulit,” bebernya.
Editor : Hernawati