KALTIMPOST.ID-Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus dimulai dari hulunya. Yakni jumlah APBN 2025 yang telah ditetapkan.
Di mana berdasarkan postur, terdapat pendapatan negara mencapai Rp 3.005,1 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp 3.621,3 triliun. Kemudian ada pembiayaan anggaran senilai Rp 616,2 triliun.
Pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi menjelaskan, efisiensi anggaran yang menjadi hangat saat ini bersumber dari tipisnya pendapatan negara. Tidak sebanding dengan belanja negara.
Sehingga pemerintah berupaya melakukan pemangkasan terhadap sektor-sektor yang dianggap tidak prioritas. Utamanya yang bersifat diskresioner. Demi bisa menjalankan program prioritas yang memakan banyak biaya.
“Dalam batang tubuh APBN ada komponen yang bersifat non-diskresioner dan diskresioner spending. Yang non-diskresioner itu mencakup 60 persen. Itu tidak bisa diutak-atik. Karena sudah dilindungi undang-undang. Menjadi mandatory spending. Misalnya untuk membayar gaji pegawai. Nah yang diskresioner itu yang digunakan untuk membiayai program prioritas presiden utamanya MBG (makan bergizi gratis),” jelas Aji.
Sementara efeknya di Kaltim, Aji menyebut tidak akan terlalu berdampak besar. Karena disebutnya, Kaltim secara keuangan cukup stabil ditopang oleh pendapatan asli daerah (PAD).
Namun berbeda dengan kabupaten/kota di bawahnya. Karena masih ada yang bergantung dari dana transfer pusat ke daerah.
“Kalau Kaltim aman. Di kabupaten/kota ini yang riskan. Karena ada yang masih secara postur APBD-nya banyak didominasi oleh pendapatan transfer pusat. Kutim misalnya,” ucap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul itu.
Diketahui, APBD 2025 Kutim sebesar Rp 11,151 triliun. Terdiri dari PAD Rp 358,388 miliar dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi mencapai Rp 10,245 triliun. Sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 547,795 miliar.
“Ketimpangan ini membuat daerah-daerah yang bergantung pada dana transfer lebih akan terdampak efisiensi,” ucap Aji.
Yang disayangkannya, kondisi itu akhirnya membuat sejumlah pemerintah daerah (pemda) dan instansi terdampak pemangkasan melakukan blunder.
Di mana banyak berita yang menyebut terjadi pemangkasan terhadap pegawai khususnya kontrak atau honorer, hingga dilakukannya pengurangan gaji.
Padahal secara instruksi, efisiensi tidak berlaku untuk kegiatan yang mengganggu esensi kehidupan masyarakat luas.
“Ada beberapa daerah yang merumahkan pegawai honor mereka. Termasuk yang kru stasiun TV pemerintah itu. Tapi akhirnya dibatalkan setelah hearing di DPR. Efisiensi juga tidak berlaku bagi sektor yang sudah menjadi amanat UU (undang-undang), seperti sektor pendidikan dan kesehatan,” ucapnya.
Aji meneruskan, efisiensi yang sudah diukur hanya untuk memangkas anggaran yang tidak berdampak kepada masyarakat luas. Seperti perjalanan dinas, rapat kerja, hingga pengadaan ATK.
Meski lanjutnya, itu juga punya dampak luas kepada ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti sektor transportasi, makan dan minum, pariwisata hingga perhotelan.
“Tetapi untuk Kaltim secara makro tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi terganggu. Turun iya, namun sedikit. Misal ekonomi Kaltim saat ini ada di angka 6,17 persen, maka paling akan turun di angka 6 atau 5,9 persen. Tidak akan sampai setengahnya. Karena memang penopang utama ekonomi Kaltim bukan dari sektor-sektor yang bakal terimbas efisiensi,” ucapnya.
Adapun persoalan utama hingga terjadinya efisiensi, yakni program MBG, dirinya mendorong pemerintah menggandeng sektor swasta.
Melalui dana corporate social responsibility (CSR) mereka, sebenarnya banyak perusahaan terutama di Kaltim dengan kapitalisasi besar mampu membantu program tersebut. Misalnya, membebankan 25 persen anggaran MBG kepada swasta.
“Itu akan mengurangi beban APBN. Pastinya akan membuat anggaran yang dipangkas menjadi lebih sedikit. Karena swasta seharusnya punya peran juga membangun bangsa ini dan ikut menyukseskan program pemerintah,” ucapnya. (rd)
Editor : Romdani.