KALTIMPOST.ID, Pemprov Kaltim disebut telah melakukan efisiensi atau pemangkasan anggaran pada APBD tahun 2025 sekitar Rp 500 miliar.
Pemangkasan ini diklaim untuk beberapa kegiatan yang berkaitan dengan rapat atau kegiatan seremonial di hotel, kemudian pengadaan alat tulis kantor (ATK), hingga perjalanan dinas pemerintah.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle mengungkapkan pemangkasan anggaran itu telah dituangkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kaltim Tahun 2025.
Di mana ada 13 item kegiatan yang diterbitkan Pemprov Kaltim. Dan dianggap sebagai bagian dari efisiensi anggaran pada APBD Tahun 2025.
Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
“Angkanya kurang lebih 0,5 triliun (500 miliar) untuk efisiensi itu,” katanya kepada Kaltim Post saat berada di Balikpapan, belum lama ini.
Ketua komisi yang membidangi keuangan dan perekonomian ini juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung pemangkasan anggaran tersebut.
Terutama pada kegiatan yang dinilai tidak pro terhadap masyarakat. Seperti anggaran untuk kegiatan perjalanan dinas.
Lalu rapat di hotel yang menurutnya tak efisien. Dan juga pengadaan ATK yang dianggap mubazir.
Baca Juga: Tancap Gas Selepas Lebaran, Atlet Junior Diperkirakan Mendominasi Skuad Hoki Balikpapan
“Tetapi kita sepakat sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sama sekali tidak ada pemangkasan. Nantinya anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu akan bertambah. Dengan anggaran yang dikategorikan efisiensi itu,” ujar politikus Partai Gerindra ini.
Mantan Wakil Ketua DPRD Balikpapan ini juga menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan terlalu berdampak pada program andalan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud-Seno Aji.
Yakni program pendidikan gratis mulai jenjang pendidikan SMA, S1 hingga S3 dalam bentuk beasiswa, yakni Gratispol.
Selain itu, ada pula program BPJS Gratis untuk masyarakat, yang akan ditanggung oleh Pemprov Kaltim.
Baca Juga: PSU Pilkada Serentak 2024: Bawaslu Siap Jalankan Pengawasan, Ramadan Jadi Tantangan
“Secara sistemik mungkin pemangkasan anggaran ini, akan berdampak pada program gubernur dan wakil gubernur. Tetapi secara akumulatif, dampaknya itu tidak signifikan. Karena program gubernur dan wakil gubernur itu, nantinya akan dimasukkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dan itu kebanyakan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang tidak berdampak pada pemangkasan ini,” pungkas Sabaruddin. ***
Editor : Dwi Puspitarini