KALTIMPOST.ID, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung Wibowo, tak bisa menahan kegeramannya.
Gangguan sistem di Bank DKI kembali terjadi, dan kali ini, bukan cuma soal layanan digital yang lumpuh.
Ada indikasi serius, yaitu kebocoran dana dan kemungkinan keterlibatan orang dalam.
“Ini bukan yang pertama kali. Sudah tiga kali, dan polanya mirip. IT-nya enggak dijaga,” tegas Pramono di hadapan wartawan di Gedung DPRD Jakarta, Rabu, 9 April 2025.
Akibat insiden yang terjadi sejak malam takbiran Idul Fitri 1446 H, ribuan nasabah Bank DKI mengeluh tidak bisa mengakses layanan perbankan.
Dari ATM tak bisa tarik tunai, hingga aplikasi JakOne Mobile yang lumpuh total. Media sosial pun dibanjiri kemarahan warga Jakarta.
Akun @vi**menulis, “Dari lebaran sampai hari ini masih error. Semua duit gue di Bank DKI! Mbaking kaga bisa dibuka, ATM juga duitnya kaga bisa keluar!”
Langkah pertama yang diambil Pramono adalah mencopot Amirul Wicaksono dari jabatan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI. Posisi itu kini dijabat sementara oleh Agus Haryoto Widodo.
“Saya putuskan pembebastugasan direktur IT-nya. Segera dan harus dilakukan sekarang juga,” kata Pramono lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya, @pramonoanungw.
Namun, pemberhentian itu bukan akhir dari cerita. Pramono juga menegaskan akan menyerahkan kasus ini ke Bareskrim Polri, dan meminta audit total oleh lembaga internasional yang independen.
Lebih lanjut, Pramono curiga ada pihak internal yang bermain. “Enggak mungkin kejadian ini enggak melibatkan orang dalam. Saya juga minta semua orang yang pegang password dan PC diganti. Harus orang baru, dipilih oleh Dirut Bank DKI sendiri,” tandasnya.
Gangguan yang berkepanjangan memantik respons keras dari DPRD DKI. Anggota Fraksi PSI Justin Adrian mengingatkan bahwa masalah ini bisa berujung pada krisis kepercayaan.
“Jangan sampai para nasabah melakukan bank rush... Kami khawatir ini akan berdampak besar. Dirut Bank DKI harus segera libatkan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Tak Ada Ampun untuk Intervensi Politik
Pramono juga memberi ultimatum. “Siapapun di internal Pemprov DKI yang coba ikut campur, saya akan ambil tindakan. Ini soal kepercayaan publik,” katanya lugas.
Sebagai bagian dari langkah pembenahan jangka panjang, Pramono mendorong agar Bank DKI segera melantai di bursa.
“Kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Maksimal enam bulan, jangan satu setengah tahun,” katanya. ***
Editor : Dwi Puspitarini