Potensi pendapatan dari Sungai Mahakam, yang membentang di sejumlah kabupaten/kota di Kaltim dilirik.
Khususnya tata kelola pengolongan kapal di bawah Jembatan Mahakam. “Potensinya besar,” ungkap Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji beberapa waktu lalu.
Aktivitas pengolongan, sejak dulu tak pernah masuk ke kas daerah lantaran kewenangan ada di pusat. Pemprov pun menghadap Kementerian Perhubungan, meminta agar pengelolaan bisa dihandel daerah.
Dan menawarkan, pengelolaan itu dipegang salah satu badan usaha daerah. “Pak Gubernur sudah ke pusat berkoordinasi soal itu,” lanjutnya.
Kaltim punya perusahaan daerah yang bergerak dibidang jasa pandu dan jasa tambat, yakni Melati Bakti Satya (MBS).
Jika usul direstui pusat, potensi PAD lewat deviden atau bagi hasil badan usaha diyakini Seno bakal bertambah signifikan.
Bukan tanpa sebab, publik disebutnya pasti paham betul bagaimana lalu-lalang kapal di bawah Jembatan Mahakam punya trafik yang terbilang padat.
Upaya mendongkrak PAD ini selaras dengan saran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar Kaltim tak melulu tergantung pada dana transfer pusat. Saat ini, hampir 50 persen tubuh APBD masih ditopang dana perimbangan.
“Di Musrembang, Bappenas meminta Kaltim bisa mengubah sumber pendapatannya dari sumber daya alam ke sumber daya lain yang berkelanjutan. Pengelola alur sungai ini jadi salah satu upaya Pemprov,” jelasnya mengakhiri. (*)
Editor : Almasrifah