Salah satu langkah yang sedang digodok adalah penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto kepada Wapres Gibran untuk fokus menangani berbagai isu di wilayah timur Indonesia tersebut.
Rencana tersebut diungkap oleh Menko Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra dalam peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024, Rabu (2/7/2025).
Ia menyebut, pemerintah sedang membahas secara serius keterlibatan Gibran, termasuk kemungkinan berkantor langsung di Papua demi memastikan proses pembangunan berjalan lebih efektif.
"Penanganan Papua membutuhkan pendekatan khusus dan berkelanjutan. Maka dari itu, kemungkinan Wakil Presiden akan memiliki kantor di sana sebagai basis kerja selama menjalani penugasan," ujar Yusril, dikutip Selasa (8/7/2025).
Penugasan ini tidak hanya menyasar pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup penanganan isu hak asasi manusia (HAM) serta koordinasi dengan aparat keamanan di wilayah tersebut.
Jika terealisasi, langkah ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah penugasan langsung seorang wakil presiden di Papua untuk fokus menangani isu multidimensi di wilayah timur Indonesia itu.
Sebagai perbandingan, Presiden Joko Widodo sebelumnya juga memberikan penugasan serupa kepada Wapres Ma’ruf Amin melalui Keppres Nomor 20 Tahun 2020, di mana Ma’ruf menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Editor : Uways Alqadrie