KALTIMPOST.ID-Pengamat ekonomi dari Unmul Purwadi menyebut saat ini kondisi APBN sudah dalam kategori “jebol”.
Dampak terbesar, selain besarnya pengeluaran negara untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, juga karena tahun depan, Indonesia harus mengeluarkan Rp 600 triliun hanya untuk membayar beban bunga.
Bagian dari total kewajiban utang dan bunga pemerintah yang diperkirakan mencapai Rp 1.433 triliun pada 2026.
“Beban itu tidak bisa dihindari. Itu sebabnya Sri Mulyani (Menteri Keuangan) cari-cari tambahan dengan menaikkan pajak hingga pemangkasan TKD. Pemangkasan TKD ini menurut saya yang parah. Membuat daerah seperti Kaltim akan menjadwal ulang prioritas pembangunan. Nahasnya jika itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar,” ucap Purwadi.
Menurutnya kondisi saat ini lebih parah saat Indonesia menghadapi Covid-19. Meski saat itu pemerintah terseok-seok menghadapi gejolak dan mengalokasikan Rp 800 triliun untuk menangani pandemi, namun tidak sampai memangkas TKD.
“Namun kondisi tersebut juga menunjukkan betapa bobroknya pemerintahan sebelumnya, karena terbukti banyak terungkap korupsi yang ada saat ini yang kebanyakan dilakukan di rezim sebelumnya,” ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul itu.
Dengan pemangkasan TKD dan situasi gejolak saat ini, maka dipastikan Kaltim dan kabupaten/kota di Kaltim akan terdampak. Termasuk mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, Purwadi menyarankan setiap kepala daerah dan DPRD segera melakukan pertemuan. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meredam berbagai potensi yang bisa ditimbulkan.
“Segera ambil langkah dan kebijakan yang memang diinginkan masyarakat. Efisiensi misalnya. Benar-benar itu yang menyasar langsung ke pejabat. Membuat kebijakan yang mengencangkan ikat pinggang pejabat, bukan rakyat. Kondisi saat ini sebaliknya, justru rakyat jadi korban. Teman saya misalnya, seorang guru honor. Terima gaji enggak seberapa tapi kena pajak,” ujarnya. (rd)
Editor : Romdani.