Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, kesepakatan realokasi ini sudah dibicarakan bersama pimpinan DPRD, fraksi, komisi, hingga badan anggaran. Tujuannya jelas, menjawab keresahan publik melalui jaminan sosial.
“Pekerja informal seperti ojol, buruh bangunan, tukang sapu, nelayan, hingga asisten rumah tangga akan mendapat perlindungan lewat asuransi ketenagakerjaan,” kata Dedi.
Menurutnya, DPRD dan pemerintah provinsi sepakat mengalihkan anggaran yang dinilai kurang efektif untuk program yang lebih menyentuh masyarakat.
“Kalau berbicara keberpihakan, maka keberpihakan pemerintah provinsi harus tercermin pada program,” tegasnya.
Selain asuransi, realokasi juga diarahkan untuk memperkuat beasiswa pendidikan, pembangunan jalan, layanan kesehatan, hingga fasilitas bagi warga kurang mampu. Dengan begitu, anggaran benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Editor : Uways Alqadrie