KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN - Di tengah upaya pemerintah menganggarkan miliaran rupiah untuk penanganan stunting, kenyataannya di tingkat komunitas, seperti di RT 53 Kelurahan Batu Ampar, realisasi program masih jauh dari harapan.
Program "Bapak Asuh Anak Stunting" yang digulirkan dianggap belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat akar rumput.
Ketua RT 53, Suyono SE mengungkapkan di wilayahnya belum ada sosok Bapak Asuh Anak Stunting. Selain itu, dukungan dana pun sangat minim karena tidak adanya bantuan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan, mengingat lokasi mereka jauh dari pusat bisnis.
Semua kegiatan penanganan stunting di sana masih bergantung sepenuhnya pada dana swadaya dari RT, kader dan sumbangan masyarakat.
"Kami melakukan penimbangan hanya sebulan sekali pada tanggal 10. Vitamin A bisa didapat secara gratis dua kali setahun, di Februari dan Agustus. Imunisasi juga rutin kami jalankan tanpa biaya," jelas Suyono.
Meskipun pemerintah pusat memiliki program besar untuk penanggulangan stunting, implementasinya di tingkat komunitas masih sangat bergantung pada inisiatif lokal dan dana swadaya dari RT serta kader.
"Setiap imunisasi kami pun berusaha menyajikan makanan tambahan atau pendamping yang bergizi. Nah dana yang digunakan itu bukan dari pemerintah, tapi dari sumbangan atau dilakukan secara swadaya," bebernya.
Bantuan dari CSR perusahaan juga terbilang terbatas, hanya wilayah yang dekat perusahaan saja yang merasakan manfaatnya. Suyono menilai cara pemerintah yang mewajibkan pencarian bantuan dari pengusaha lokal kurang efektif.
"Contohnya, ada program yang hanya mengajak anak-anak makan di hotel sebulan sekali tanpa tindak lanjut berkelanjutan. Itu tidak cukup," ujarnya.
RT 53 Batu Ampar selama ini berhasil menjaga kondisi gizi bayi dan balita tanpa kasus stunting aktif. Meskipun pernah ada kasus gizi buruk di masa lalu, itu menjadi buah pelajaran penting sehingga pihaknya berusaha memberikan yang terbaik meski tanpa sentuhan dari pihak manapun.
Namun, Suyono berharap dukungan nyata dari pemerintah dan perusahaan lebih merata untuk mendukung kader Posyandu yang sudah bekerja keras secara sukarela. "Kami ingin dana yang digelontorkan pemerintah bisa sampai ke kami, tidak hanya berhenti di atas kertas," tutupnya penuh harap. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo