Washington DC bukan hanya menjadi pusat pemerintahan. Tetapi juga simbol politik, sejarah panjang, dan infrastrukturnya.
ROMDANI, Washington DC
DI tengah hiruk pikuk kendaraan yang melaju kencang di freeway tersimpan sebuah kenyataan mengejutkan. Freeway di AS, khususnya di kawasan Washington DC, bisa dilintasi secara gratis.
Jalannya besar layaknya tol namun tanpa tiket masuk atau tap e-toll. Tidak ada palang pintu pembayaran.
Sebuah ironi jika dibandingkan dengan jalan tol di Indonesia yang hampir selalu menuntut ongkos masuk. Baik bagi mobil pribadi maupun kendaraan angkutan.
Saya bersama lima pimpinan perusahaan yang bernaung di Kaltim Post Group (KPG) melakukan perjalanan ke AS pada 14-24 Agustus 2025.
Perjalanan kami ke AS juga bagian dari melihat langsung bagaimana Washington DC yang kini menjadi ibu kota negara pengganti New York.
Sementara di Kaltim terdapat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan menjadi pengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.
Tahun 1790, Amerika memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari New York ke Washington DC.
Itu hasil kompromi politik negara tersebut. Lokasi baru itu dipilih agar menjadi wilayah netral. Tidak masuk negara bagian mana pun, dan akhirnya ditetapkan sebagai distrik federal.
Berbeda dengan New York, di Washington DC, nyaris tidak ada bangunan atau gedung pencakar langit yang menjulang tinggi beratus-ratus meter.
Bila berjalan di kawasan National Mall, mata langsung tertuju pada Monumen Washington yang menjulang tinggi di tengah kota.
Obelisk putih itu berdiri megah, tanpa ada gedung-gedung lain yang menyaingi ketinggiannya.
Pemandangan seperti itu jelas berbeda dengan negara bagian lainnya. Seperti New York, Chicago, San Francisco, dan Los Angeles yang dipenuhi deretan pencakar langit.
Mengapa Washington DC tidak memiliki gedung-gedung menjulang tinggi? Jawabannya terletak pada pilihan politik, budaya, dan estetika kota yang sudah ditetapkan lebih dari seabad lalu.
Tahun 1910, Kongres Amerika Serikat mengesahkan Height of Buildings Act. Undang-undang itu secara tegas membatasi ketinggian gedung di Washington DC.
Pembatasan ketinggian gedung bukan tanpa alasan. Washington DC dirancang sebagai ibu kota negara yang menonjolkan simbol pemerintahan dan monumen bersejarah.
Gedung Capitol, Gedung Putih, dan monumen nasional lainnya harus tetap menjadi pusat perhatian.
“Setahu saya yang sering diucapkan oleh orang-orang di sini, gedung tidak boleh lebih tinggi dari Monumen Washington,” kata Irawan, warga Indonesia yang kini memilih kewarganegaraan AS di Washington DC.
Diketahui Monumen Washington memiliki ketinggian sekitar 169 meter. Bangunan itu menjadi yang tertinggi di ibu kota negara AS tersebut.
Kemudian ada Menara Capital One yang memiliki ketinggian 143 meter dan Central Place Tower setinggi 119 meter.
Irawan yang dulunya merupakan wartawan Jawa Pos itu memang sudah lama berada di Washington DC.
Dia ditugaskan oleh Jawa Pos menjadi koresponden di sana. Hingga akhirnya memilih menjadi warga negara AS.
Selain itu, Washington DC diposisikan sebagai kota politik, bukan pusat bisnis. Berbeda dengan New York yang menjadi episentrum ekonomi dunia.
Pada awal abad ke-20, alasan keselamatan juga ikut memengaruhi kebijakan itu. Infrastruktur kota, termasuk layanan pemadam kebakaran, belum siap menghadapi risiko jika ada gedung setinggi ratusan meter. Maka, pembatasan dianggap sebagai langkah realistis.
Seiring waktu, aturan tersebut tetap dipertahankan. Meski ada kritik bahwa keterbatasan ketinggian gedung menghambat pertumbuhan ruang perkantoran, banyak pihak menilai wajah kota yang khas inilah yang membuat Washington DC berbeda.
***
New York memang kehilangan status sebagai ibu kota. Tetapi tidak kehilangan pesonanya. “New York tetap hidup sebagai pusat ekonomi, budaya, dan bahkan menjadi salah satu kota paling berpengaruh di dunia,” ucap Direktur Balikpapan Tv Wiji Winarko. Kota itu tetap berdenyut, penuh energi, meski tak lagi menjadi pusat pemerintahan.
Salah satu aspek yang langsung mencuri perhatian rombongan adalah jaringan freeway Washington DC.
Jalan raya besar itu membentang menghubungkan kota dengan negara bagian sekitar seperti Virginia dan Maryland.
Lebarnya jalan, kelancaran arus, dan aksesibilitasnya memberikan kemudahan luar biasa.
“Freeway di sini bisa digunakan gratis. Mobil maupun sepeda motor bisa melaju tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun,” ungkap Direktur Kaltim Post Erwin D Nugroho yang sudah empat kali ke AS itu.
Ia menilai, kebijakan itu memberi kemudahan besar, baik untuk mobilitas warga maupun distribusi barang, serta menciptakan efisiensi ekonomi.
Bandingkan dengan Indonesia. Di mana tol identik dengan biaya masuk. Bahkan kendaraan roda dua tidak diperbolehkan melintas.
Berbeda dengan Amerika yang justru ramah bagi pengendara motor. “Coba akses ke IKN juga freeway yang gratis. Pasti akan banyak masyarakat yang mendukung,” jelasnya.
IBU KOTA NUSANTARA
Sementara itu, di Kaltim kini sedang menjalani proses monumental. Memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Langkah itu dianggap sebagai strategi besar untuk mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat. Sembari mewujudkan kota baru yang lebih hijau, terencana, dan ramah lingkungan.
Pembangunan IKN sudah berjalan cukup signifikan. Infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan jalan sudah mulai dibangun.
Pemindahan ibu kota itu bukan hanya soal perpindahan fisik, melainkan transformasi menuju tata kota modern yang lebih adil dan berkelanjutan.
Namun berbeda dengan Washington DC yang memiliki jalan bebas biaya, IKN didesain dengan jaringan jalan tol.
Umumnya di Indonesia, jalan tol berbayar. Tol diklaim menjadi solusi pembiayaan infrastruktur.
Sistem itu memang umum di Indonesia dan memudahkan pengelolanya dalam membiayai pemeliharaan jalan.
Jalan tol akan menjadi urat nadi yang menghubungkan IKN dengan daerah sekitar. Kemudian memastikan kelancaran mobilitas dan konektivitasnya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru.
Perbandingan antara freeway di Washington DC dan tol berbayar di IKN menunjukkan dua model yang sama-sama punya alasan logis.
“Yang penting adalah menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis setiap negara,” kata Wiji.
Indonesia, misalnya, memilih tol berbayar sebagai strategi menjaga kualitas infrastruktur dengan dana pemeliharaan yang stabil.
Sedangkan Amerika, dengan sistem perpajakan dan kapasitas fiskalnya, bisa menanggung biaya jalan raya sebagai layanan publik.
Dengan dukungan pemerintah dan stakeholder, infrastruktur IKN sudah dikerjakan secara bertahap. Saat pemerintah pusat resmi pindah nanti, IKN akan siap menjadi pusat politik sekaligus ekonomi.
Terlebih pemindahan IKN bukan sekadar memindahkan gedung pemerintahan, tapi membangun kota baru dengan visi masa depan. Di mana dengan perencanaan yang matang, infrastruktur andal, dan dukungan masyarakat.
“Baik Washington DC maupun IKN punya kisah dan tantangannya masing-masing. Namun intinya sama, yaitu bagaimana menciptakan kota yang fungsional, nyaman, dan mencerminkan identitas bangsa,” ungkap Wiji.
Washington DC telah membuktikan bahwa keputusan besar bisa melahirkan kota yang ikonik.
Kini, Indonesia menapaki jalannya sendiri melalui IKN. Sebuah harapan baru di tanah Borneo yang kelak akan menorehkan sejarah serupa. (rd)
Editor : Romdani.