KALTIMPOST.ID, JAWA POS-Undang-undang APBN 2026 telah disahkan oleh DPR RI. Di dalamnya termuat postur belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun, pendapatan Rp 3.153,6 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono menuturkan, APBN 2026 wajib berorientasi pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi lewat beragam program prioritas yang bermanfaat langsung untuk masyarakat. Menurutnya, defisit anggaran juga tetap harus dijaga agar tidak melebihi batas.
“Postur APBN 2026 memang disusun secara ekspansif, namun tetap dalam koridor disiplin fiskal yang menjaga defisit di bawah 3 persen sesuai dengan amanat UU. Kami mendukung pemerintah yang ingin menjadikan APBN 2026 sebagai katalisator untuk mendorong mesin pertumbuhan sektor swasta, sekaligus menyasar langsung perekonomian rakyat melalui program-program strategis nasional,” ujar Budisatrio, Kamis (25/9/2025), seperti yang dilansir laman jawapos.com.
Lebih lanjut lagi, ia menjelaskan bahwa, APBN 2026 dirancang untuk mendukung delapan agenda prioritas, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan desa dan koperasi.
Agenda-agenda tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas SDM, perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat, serta memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah.
Selain itu, tambah Budisatrio, APBN juga diarahkan menjadi jaring pengaman sosial yang dapat menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rentan.
Dalam penerapannya, harus dikelola secara bijak ajar uang yang keluar dibelanjakan secara tepat sasaran, akuntabel, transparan, efisien, dan terserap optimal.
Sebab, ia sendiri menilai, pada dasarnya program strategis nasional sudah dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kendati demikian, manfaatnya hanya akan terasa apabila anggaran dibelanjakan dengan cepat, tepat, dan terkelola dengan baik.
Mengenai alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai turun dibanding outlook APBN 2025, ia menekankan bahwa total belanja pemerintah pusat yang akan dinikmati daerah justru lebih besar, yakni mencapai Rp 1.376,9 triliun.
Anggaran tersebut diwujudkan dalam berbagai program strategis yang langsung menyentuh masyarakat, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, PIP dan KIP Kuliah, bantuan kesehatan JKN, hingga subsidi KUR, pupuk, dan energi.
“Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan tetap berangkat dari daerah, melalui program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dengan desain seperti ini, kita bisa memastikan pemerataan manfaat APBN, mulai dari pemenuhan gizi, akses pendidikan berkualitas, kesehatan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa,” paparnya.
Lebih lanjut lagi, Budisatrio menegaskan Fraksi Gerindra akan menjalankan fungsi pengawasan atas implementasi program-program strategis pemerintah.
Fokus pengawasan diarahkan pada optimalisasi penyerapan anggaran sekaligus eksekusi program yang tepat sasaran. Sehingga anggaran bukan hanya terserap, tapi juga benar-benar memberikan dampak nyata dalam menggerakkan roda perekonomian sekaligus pemerataan pembangunan.
“Saya telah menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dari setiap Komisi untuk turun langsung dan mengawal implementasi program strategis. Hal ini dilakukan agar penyerapan anggaran dapat berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja berkualitas, dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan,” tutupnya.(*)
Editor : Thomas Dwi Priyandoko