KALTIMPOST.ID, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando H Ganinduto, menegaskan praktik reklamasi tambang yang dilakukan BUMN tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata. Politikus Partai Golkar itu menilai, reklamasi harus benar-benar nyata di lapangan dan memberi dampak bagi lingkungan serta masyarakat sekitar tambang.
“Reklamasi itu tidak boleh hanya jadi laporan administratif. Harus konkret dan berkelanjutan,” tegas Firnando saat diwawancarai Jaringan Promedia, Selasa (7/10).
Firnando menyebut Komisi VI DPR telah menjadwalkan pengawasan langsung untuk memastikan BUMN tambang benar-benar menjalankan tanggung jawab ekologisnya. “Keberhasilan reklamasi menjadi tolok ukur kredibilitas BUMN dalam mengelola sumber daya negara. Kalau dilakukan sungguh-sungguh, kepercayaan publik terhadap korporasi negara juga akan naik,” ujarnya.
Namun, ia mengakui transparansi pelaporan reklamasi masih jauh dari harapan. “Masih banyak yang hanya mengandalkan laporan di atas kertas. Kami ingin ada verifikasi langsung dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Reklamasi bukan formalitas, tapi bukti komitmen terhadap keberlanjutan,” kata Firnando.
Selain isu lingkungan, Firnando juga menyoroti inefisiensi di tubuh BUMN, termasuk kasus blast furnace Krakatau Steel senilai Rp30 triliun yang dinilai gagal total. “Proyek itu salah desain dan akhirnya membebani utang. BUMN harus kurus tapi kuat, bukan gemuk tapi lamban,” tegasnya.
Ia menilai setiap proyek strategis BUMN wajib memiliki studi kelayakan dan audit yang transparan. “Jangan semua proyek dibiarkan berjalan hanya karena embel-embel program nasional tanpa akuntabilitas,” tambahnya.
Terkait pembentukan lembaga investasi baru, Danantara, Firnando menyatakan dukungan dengan syarat pengelolaan yang profesional dan bebas kepentingan politik. “Danantara bisa memperkuat investasi negara, asal tidak menjadi birokrasi baru. DPR akan mengawasi arah investasinya agar sejalan dengan kepentingan nasional,” jelasnya.
Firnando juga menyoroti derasnya arus impor murah dari Tiongkok dan Thailand yang menekan industri dalam negeri, terutama baja, semen, dan tekstil. “Harga produk impor bisa jauh di bawah biaya produksi lokal. Kalau dibiarkan, industri kita bisa habis,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan “proteksi pintar” agar industri strategis nasional tetap hidup. “Saya bukan anti pasar bebas, tapi negara wajib melindungi sektor-sektor strategis. Tanpa industri dasar yang kuat, kedaulatan ekonomi akan rapuh,” tegasnya.
Soal pemberantasan impor ilegal, Firnando menilai Satgas lintas lembaga yang dibentuk pemerintah masih belum efektif. “Praktik penyelundupan seperti jerawat, diberantas di satu titik muncul di titik lain. Pengawasan harus lebih ketat karena ini menyangkut kedaulatan ekonomi,” katanya.
Meski begitu, Firnando tetap optimistis terhadap arah ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Pak Prabowo sudah selesai dengan urusan pribadi. Sekarang waktunya berbakti. Saya yakin beliau akan memperkuat industri nasional dan kemandirian ekonomi,” ucapnya.
Menutup perbincangan, Firnando menyampaikan harapannya sebagai anggota DPR. “Saya ingin dikenang sebagai legislator yang berjuang agar BUMN kembali ke jati dirinya sebagai agen pembangunan bangsa. BUMN bukan sekadar pencetak laba, tapi pilar kedaulatan ekonomi nasional,” tandasnya.(*)
Editor : Thomas Priyandoko