Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Pemprov Kaltim Kejar Kurang Salur Rp 1,1 Triliun, Defisit Masih Tembus Rp 3 Triliun

Bayu Rolles • Senin, 13 Oktober 2025 | 20:19 WIB

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji diwawancarai awak media. (BAYU/KP)
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji diwawancarai awak media. (BAYU/KP)

KALTIMPOST.ID, Dana transfer umum Rp 2,49 triliun yang diterima Kaltim tahun depan belum sepenuhnya final. Angka itu masih bisa bertambah karena Kementerian Keuangan menambah Rp 43 triliun alokasi transfer ke daerah dalam RAPBN 2026. Dari yang semula Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Wakil Gubernur, Seno Aji, menganggap penambahan itu jadi angin segar bagi daerah penghasil seperti Kaltim. Dana Bagi Hasil (DBH) tahun depan terpotong 75 persen pun besar kemungkinan bakal kembali ditambah.

Penambahan itu tervalidasi selepas para gubernur dari daerah penghasil yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia bertemu Menteri Keuangan pada 7 Oktober lalu.

Seno menyebut, dari pertemuan itu pusat berjanji bakal menyalurkan penambahan DBH itu di kuartal pertama 2026. "Jadi antara Februari atau Maret nanti kita akan menerima tambahan dari pusat,” ujar Seno.

Baca Juga: Pemangkasan Dana Pusat, Gubernur Kaltim Minta OPD Bergerak Cepat dan Serapan Anggaran Digenjot

Tapi di luar itu, Kaltim juga berupaya menagih kurang salur DBH yang belum dilunasi pusat dari tahun-tahun sebelumnya. Kata dia, ada sekitar Rp1,1 triliun yang diharapkan cair November nanti. "Tagihan masih berjalan. Insyaallah November ada penambahan Rp 1,1 triliun," terangnya.

Jumlah itu belum mampu menutup defisit fiskal Kaltim yang tembus Rp 3 triliun dari pendapatan tahun ini. Penyusutan duit daerah itu, lanjut dia, bukan hanya dari pemangkasan transfer pusat. Tapi juga karena pendapatan asli Daerah (PAD) ikut melemah. “Kondisi ini dirasakan semua daerah, termasuk kabupaten dan kota. Makanya kami dorong daerah bisa memperkuat PAD," tuturnya.

Menata ulang belanja pembangunan jadi langkah yang perlu ditempuh dalam mengefesiensikan fiskal ditengah pemangkasan. Pemprov menyiapkan kolaborasi lintas daerah dengan menggabungkan sejumlah program. “Beberapa program bisa dijalankan kolaboratif. Supaya lebih hemat, hasilnya bisa dirasakan bersama,” katanya mengakhiri. (*)

Editor : Muhammad Rizki
#Dana Alokasi Umum (DAU) #APBD 2026 #Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI #kaltim #Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji