KALTIMPOST.ID, Serapan dana desa sedang didorong agar lebih efektif. Di Kaltim, ada 12 desa yang belum menjalankan pencairan tahap pertama dana desa. Padahal tahun berjalan hanya tersisa dua bulan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, menyebut bakal memperkuat pendampingan ke desa-desa yang terkendala administrasi dan pelaporan penggunaan anggaran. "Desa yang kesulitan menyusun pelaporannya akan intens didampingi," katanya, 15 Oktober 2025.
Tapi kendala tak hanya datang dari internal. Ada juga gangguan sistem daring Kementerian Keuangan, Online Monitoring Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara atau OM-SPAN. "Sebulan terakhir ada kendala akses dan berimbas ke pencairan yang terlambat," terangnya.
Baca Juga: Badan Kehormatan DPRD Kaltim Fokus Etika, Telusuri Komentar Bernuansa Rasial Abdul Giaz
Arah penggunaan dana desa di bulan berjalan pun difokuskan ke dua sektor, ketahanan pangan serta pelayanan dasar. Desa didorong untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya sendiri.
Pendampingan itu, lanjut dia, juga menyasar sisi administrasi penetapan batas wilayah di masing-masing desa. Mengingat masih ada desa yang salah menginput data dan perlu diperbaiki tahun depan.
Menjaga agar laporan penggunaan dana desa akuntabel, di setiap pendampingan, DPMPD menggandeng Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Kejati Kaltim, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Wilayah Kaltim.
Apalagi tahun ini, ada Rp810 miliar dana desa yang terdistribusi ke 841 desa se-Kaltim. "Angkanya besar jadi setiap laporan mesti transparan dan bisa dipertanggungjawabkan," tutup Puguh. (*)
Editor : Muhammad Rizki