KALTIMPOST.ID, Tumpang tindih lahan masih banyak terjadi di Kaltim. Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bahkan mencatat, ada 689 kasus sengketa lahan di Kaltim. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi pertanahan dengan ATR/BPN medio Oktober lalu.
Menurut Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, pemerintah mesti gerak cepat menyelesaikan catatan pekerjaan rumah dari Kementerian itu. "Gubernur harus menindaklanjuti temuan itu," katanya beberapa waktu lalu.
Benang khusus konflik tanah perlu diurai agar lahan-lahan itu tak terbengkalai. Dan untuk menanganinya, tak bisa diserahkan ke satu lembaga saja. Perlu kolaborasi lintas instansi dalam menanganinya. Dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, ATR/BPN wilayah Kaltim, Dinas Kehutanan, hingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Para pemilik otoritas itu perlu menyelaraskan langkah dalam memverifikasi data yang diungkap kementerian. "Semua harus duduk satu meja biar masalah tumpang tindih ini beres," lanjutnya.
Bahar, begitu dia disapa, juga menyoroti pemerintah untuk turun langsung memeriksa akar masalah. Konflik lahan kerap dipicu kaburnya tapal batas antartanah atau pemetaan yang lamban diperbarui. "Jangan ego sektoral. Berdayakan desa, terutama di area yang luput pendataan," imbuh Politikus Partai Amanat Nasional itu.
Masalah lahan di Kaltim, menurut Bahar, tak hanya tumpang tindih. Ada juga tentang lahan terlantar yang dibiarkan tidur. Jika bisa dimanfaatkan, lahan-lahan itu justru bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
“Contohnya PT Kalpataru. Izin perkebunannya sudah dicabut, tapi HGU-nya belum disesuaikan. Ini harus jadi perhatian serius agar lahan seperti itu tidak dibiarkan nganggur,” katanya memungkasi. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki