KALTIMPOST.ID, Wacana mengalihfungsikan lahan bekas tambang kembali mencuat. Kali ini, gagasan yang mengemuka soal membangun Agro Tekno Park di atas lahan yang sudah habis dikeruk.
Inisiasi itu diutarakan Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kaltim, Charmmarijaty, dalam Seminar Kajian Strategis Pembangunan Agro Tekno Park di Kutai Kartanegara, Selasa, 11 November 2025. Dalam forum itu, Charmmarijaty mengatakan, gagasan ini bisa jadi solusi dalam mengakselerasi transformasi ekonomi Kaltim ke sektor pertanian berkelanjutan.
Berbekal data pertambangan di Kaltim, BRIDA mencatat sekitar lima juta hektare lahan di Kaltim jadi areal konsesi. Dari jumlah itu, ada 300 ribu hektare yang sudah digali dan menyisakan nyaris separuhnya, atau 130 ribu hektare yang menganga jadi lubang bekas galian atau void.
"Ada sekitar 1.735 titik lubang tambang Kaltim. Kukar terbanyak dengan 824 titik, disusul Samarinda dengan 349 titik," ungkapnya. Merehabilitasi lahan-lahan menganga itu bakal memakan biaya yang tak sedikit. Lewat riset bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, mereka mencoba mentransformasi nilai dari lahan yang sudah tak lagi ekonomis di mata pertambangan.
Lalu menyisir kemungkinan menyulih rupa pemanfaatan kawasan itu bagi pertanian, pendidikan, atau pariwisata. Charmmarijaty menyebut, gagasan Agro Tekno Park ini bisa jadi proyek percontohan yang menghadirkan pemanfaatan multifungsi bagi pembangunan jangka menengah daerah atau jangka panjang.
Melalui langkah ini, lahan yang sudah tak produktif lagi bisa jadi sumber pendapatan baru. Bahkan, Agro Tekno Park juga bisa menjadi laboratorium raksasa bagi dunia pendidikan dan destinasi pariwisata berbasis teknologi pertanian.
"Agro Tekno Park bisa jadi model alternatif dalam transformasi ekonomi daerah," katanya. Namun ada satu catatan penting. Charmmarijaty mengaku perlu waktu, strategi yang bertahap, hingga kolaborasi lintas entitas dalam mengembangkan Agro Tekno Park. Semua tak bisa instan.
Menggandeng perusahaan pertambangan untuk menjadikan proyek ini jadi bagian dari program reklamasi, bisa jadi langkah awal yang diambil. "Kalau mau cepat jadi, mesti merangkul perusahaan agar mereka mau menjadikan program ini bagian dari reklamasi mereka," terangnya.
Lewat riset yang berjalan, dia berharap lahir model pengelolaan yang bisa menyinergikan langkah pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta perusahaan. "Karena pembangunan berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi bisa hadir lewat kolaborasi para pihak," katanya mengakhiri. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki