KALTIMPOST.ID, PASER - Peringatan Hari Guru Nasional yang dirayakan setiap 25 November kembali membuka kenyataan getir yang selama ini dirasakan para pendidik di Paser. Khususnya para guru swasta di PAUD dan TK yang punya semangat mencerdaskan generasi, tapi menghadapi ironi, honor jauh dari kata layak.
Salah satunya adalah Warta Dewi, Kepala Yayasan TK Amanah di Desa Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, yang sudah mengajar sejak 2008. Honor yang ia terima setiap bulan hanya berkisar Rp 250–350 ribu.
Jumlah ini setara dengan 7-10 persen dari UMK Paser yang berada di level Rp Rp3.591.565. Kondisi itu kian berat karena kini dia tulang punggung keluarga.
“Kalau dibilang cukup, ya tidak. Saya tidak punya lahan sawit atau usaha lain. Saya tinggal bersama suami dan saat ini suami juga tidak bekerja, hanya wirausaha kecil. Jadi saya tulang punggung keluarga. Anak saya tiga, dua sudah bekerja dan berkeluarga, satu masih kuliah semester lima dan tetap kami biayai,” ungkapnya.
Potret kesejahteraan guru PAUD di Paser, kata Dewi memang memprihatinkan. Di sejumlah desa, ada yang menerima Rp 150 ribu, Rp 250 ribu, hingga Rp 1 juta per bulan, bergantung ketersediaan anggaran desa.
“Kesejahteraan guru PAUD kami memang di bawah kabupaten lain,” tegas perempuan yang saat ini menjabat sebagai humas Forum Sekolah Swasta (FSS), dan masuk dalam kepengurusan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Long Ikis.
Di TK Amanah, sumber pendanaan sekolah berasal dari BOP pusat, Bosda daerah, serta bantuan desa. Namun jumlah siswa yang hanya 17 anak pada 2025 ini membuat pemasukan ikut menipis.
Iuran BP3 sebesar Rp 50 ribu per siswa pun sering tertunggak karena mayoritas orang tua bekerja sebagai buruh sawit atau pemungut brondolan. “Kami tidak tega menuntut lebih. Untuk seragam siswa saja, ada yang belum lunas sampai lulus,” tambahnya.
Menurut penuturan Dewi, dari Bosda, sekolah menerima sekitar Rp 10 juta per tahun. Dana itu dibagi untuk empat tenaga pendidik dan operasional sekolah seperti ATK. Hasilnya, masing-masing guru hanya membawa pulang sekitar Rp 350 ribu per bulan, dan itupun baru 50 persen dari total yang seharusnya diterima jika tidak ada kebutuhan sekolah lain.
Meski begitu, beberapa bantuan dinilai membantu. Apalagi tahun ini ada JosPol dari Pemprov Kaltim. Dewi mengakui pihaknya sudah menerima dua kali di tahun ini, sekitar Rp 1,4 juta per triwulan. Serta BSU dari pemerintah pusat, cukup meringankan beban para guru.
Namun ia menegaskan jumlah tersebut masih jauh dari kata ideal. “Guru PAUD ini fondasi pertama pendidikan. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan kami,” katanya.
Saat ini TK Amanah memiliki tiga ruang kelas hasil kerja sama yayasan dan pemerintah desa. Kapasitasnya bisa mencapai 60 siswa, namun jumlah murid fluktuatif tiap tahun karena terdapat beberapa TK lain di desa sekitar.
Dewi juga mengaku orang tua yang punya penghasilan stabil seperti ASN dan pegawai lainnya lebih memilih memasukkan anak di TK swasta lain yang lebih unggul dari pada TK miliknya.
Meski infrastruktur cukup memadai, masalah kesejahteraan guru tetap menjadi persoalan utama. Para tenaga pendidik di TK tersebut juga belum sepenuhnya tersertifikasi. Ada yang berpendidikan S1 PGSD, namun sebagian masih lulusan SMA yang sedang berkuliah RPL untuk memenuhi kualifikasi.
“Kondisi ekonomi mereka rata-rata pas-pasan juga. Makanya kami ingin kesejahteraan guru bisa lebih diperhatikan,” ucap Dewi.
Bulan lalu, Dewi bersama FSS mengikuti RDP dengan DPRD Paser. Mereka mendata seluruh guru swasta yang belum menerima insentif dan mendorong pemerintah agar Bosda ke depan bisa disesuaikan minimal setara UMK. “Harapan kami cuma satu, ada kebijakan yang berpihak pada guru PAUD,” tuturnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo