Isu tersebut mencuat setelah beredar dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU bertanggal 20 November 2025, yang disebut memuat usulan pemberhentiannya sebagai ketua umum.
Dalam penjelasannya usai Rapat Koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Surabaya, Minggu dini hari, Gus Yahya tidak membantah pernah berada di Israel pada 2018.
Ia mengatakan kehadirannya saat itu merupakan undangan forum internasional di Yerusalem, di mana ia juga bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. “Saya menghadiri sejumlah forum, bertemu berbagai tokoh, termasuk Netanyahu,” kata Yahya.
Menurut Yahya, riwayat kunjungannya ke Israel bukan rahasia di tubuh NU. Ia menyinggung proses pemilihannya pada Muktamar ke-34 NU di Bandar Lampung pada 2021.
Saat itu, kata dia, para pengurus cabang dan wilayah memilihnya meski mengetahui rekam jejak tersebut. “Mereka sudah tahu semua itu. Tetapi mereka tetap memilih saya,” ujarnya.
Gus Yahya menegaskan bahwa misinya ketika menghadiri forum di Yerusalem tidak berkaitan dengan dukungan terhadap Israel. Ia menyatakan secara terbuka bahwa kedatangannya justru untuk menyampaikan sikap dukungan terhadap Palestina.
Baca Juga: Yahya Staquf Tegaskan Tolak Mundur dari Ketua Umum PBNU, Isu Pemakzulan Dijawab Tegas di Surabaya
“Saya sampaikan itu di setiap kesempatan, termasuk di hadapan Netanyahu,” kata dia.
Isu pemberhentian Gus Yahya muncul bersamaan dengan kontroversi hadirnya akademisi Amerika, Peter Berkowitz.
Dalam dokumen internal PBNU disebut memiliki kedekatan dengan jaringan zionisme—dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU) pada 15 Agustus 2025.
Syuriah PBNU menilai undangan tersebut menciderai prinsip organisasi, terlebih dalam situasi meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel.
Dalam risalah itu, Syuriah menyatakan kehadiran narasumber yang dikaitkan dengan zionisme berpotensi mencemarkan nama baik organisasi.
Penilaian tersebut merujuk pada Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 tentang pemberhentian fungsionaris. Namun hingga kini, keabsahan dokumen risalah tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh pihak PBNU.
Gus Yahya sendiri menyebut masih meragukan otoritas pihak yang meneken surat tersebut. Ia meminta agar seluruh pihak menunggu klarifikasi resmi organisasi sambil mengimbau agar kader NU tetap menjaga ketenangan.
Sementara itu, perdebatan soal legalitas proses dan posisi Syuriah dalam struktur pengambilan keputusan PBNU terus bergulir.
Editor : Uways Alqadrie