KALTIMPOST.ID-Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) kembali menempatkan Kaltim pada persimpangan penting.
Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong efisiensi dan mengarahkan belanja negara ke program prioritas nasional.
Di sisi lain, pemerintah daerah harus menghadapi ruang fiskal yang makin menyempit, kondisi yang berpotensi menghambat kesinambungan pembangunan di daerah.
Situasi itulah yang menghangatkan diskusi dalam Rembuk Etam yang digelar Kaltim Post bersama IKA Universitas Brawijaya (IKA UB) Kaltim dan Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, Rabu (26/11).
Ruang Serbaguna UWGM pagi itu menjadi arena pertemuan para pemangku kepentingan. Mulai kepala daerah, akademisi, perwakilan pusat hingga mahasiswa.
Mereka datang untuk mencari titik temu dalam tema besar “Strategi Kaltim Lanjutkan Pembangunan di Tengah Pemangkasan TKD”.
Direktur Kaltim Post Erwin Dede Nugroho membuka diskusi dengan gambaran jujur mengenai keresahan publik.
Sejak kebijakan pemangkasan TKD diberlakukan, tutur Erwin, berbagai lapisan masyarakat menaruh perhatian besar.
“Sebagai media, kami tidak hanya ingin memberitakan, tetapi menyediakan ruang dialog bagi semua pihak. Semoga ada poin penting yang bisa diambil untuk kemajuan Kaltim,” ujarnya.
Dari sambungan udara, Ketua IKA UB Kaltim Myrna Asnawati Safitri menambahkan perspektif yang lebih luas.
Menurutnya, pemangkasan TKD tidak bisa semata dilihat sebagai tekanan dari pusat kepada daerah.
Ada rasionalitas anggaran yang perlu dipahami secara lebih utuh. Ia mendorong lahirnya percakapan yang lebih intens antara pusat dan daerah, termasuk membuka peluang pembiayaan alternatif melalui skema creative financing. (rd)
Editor : Romdani.