KALTIMPOST.ID-Wali Kota Samarinda Andi Harun hadir secara langsung dan menyampaikan kritik daerah terhadap ketertutupan rumus pembagian TKD. “Daerah sampai hari ini tidak tahu dasar perhitungannya apa,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa negara berhak melakukan efisiensi APBN dan Samarinda memilih merespons dengan pendekatan soft diplomacy.
Menurut Andi, seluruh daerah akan menghadapi shock fiscal pada 2026. Karena itu, pemerintah kota harus melindungi sektor wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Namun ia mengingatkan bahwa persoalan TKD sering menutupi problem lain, yakni kebocoran APBD.
“Kita selalu bicara penerimaan. Tapi berapa kebocoran APBD kita selama ini?” ucapnya. Ia mencontohkan belanja makan minum pegawai Pemkot Samarinda yang mencapai Rp 98 miliar. Begitu juga perjalanan dinas dan belanja ATK yang dianggap minim dampak produktivitasnya.
Bagi Andi, masalah terbesar adalah ketidakmampuan menyesuaikan gaya belanja ketika pendapatan menurun.
Karena itu, Samarinda merumuskan lima strategi: realokasi dan refocusing anggaran, optimalisasi PAD dengan target kenaikan 10–15 persen, penguatan BLUD, digitalisasi pelayanan publik dengan efisiensi 5 persen (Rp 80–100 miliar), serta perlindungan sektor wajib termasuk alokasi pendidikan minimal 20 persen.
Di saat yang sama, kesejahteraan ASN tetap dipertahankan. “ASN tidak boleh terdampak drastis oleh pemotongan anggaran,” tegasnya.
Kebijakan paling penting adalah peralihan dari traditional budgeting ke Zero Based Budgeting (ZBB) yang menyusun anggaran dari nol berdasarkan kebutuhan riil.
“Kalau tetap pakai pola lama, efisiensi hampir mustahil,” katanya. Dampaknya, sejumlah program harus dipangkas, terutama yang tidak prioritas.
Meski sejumlah rencana pembangunan harus direvisi. Dari semula 10 ruas jalan menjadi hanya 2 ruas. Andi menegaskan momen ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan berbenah, bukan sekadar polemik politik. (rd)
Editor : Romdani.