SAMARINDA — Greenpeace Indonesia mendesak pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional menyusul banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga Selasa (2/12), lebih dari 600 orang dilaporkan meninggal dunia, ratusan orang masih hilang, dan ratusan ribu warga harus mengungsi akibat bencana tersebut.
Melihat skala dampak yang sangat besar, organisasi lingkungan itu menilai pemerintah perlu bergerak cepat mengerahkan seluruh sumber daya penanggulangan bencana. Greenpeace menilai banjir kali ini adalah sinyal kuat kegagalan tata kelola lingkungan dan intensifikasi krisis iklim. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arie Rompas menyebut peristiwa banjir Sumatera harus menjadi peringatan tegas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Banjir besar ini menandakan dua hal: dampak krisis iklim yang tak bisa lagi dihindari dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi menahun,” kata Arie dalam keterangan tertulis. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan ekstrem yang memicu banjir dipengaruhi keberadaan Siklon Tropis Senyar di Selat Malaka pada 25–27 November 2025. Fenomena ini dinilai tidak umum mengingat posisi Indonesia yang berada dekat garis ekuator.
Manager Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengingatkan bahwa kejadian cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi. “Hujan ekstrem akan terus mengintai kita. Dampak krisis iklim bukan hanya angka, tapi juga mengancam nyawa,” ujarnya. Iqbal menilai pemerintah masih bergantung pada kebijakan mitigasi dan adaptasi yang bersifat administratif, tanpa implementasi nyata.
“Sekarang waktu yang tepat untuk memperbaiki arah kebijakan nasional agar tidak lagi berpihak pada segelintir orang, tetapi menjaga kelayakan hidup bagi semua,” katanya. Selain faktor iklim, Greenpeace menyoroti rusaknya hutan dan alih fungsi lahan, termasuk di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS), sebagai pemicu utama memburuknya banjir.
Berdasarkan analisis Greenpeace menggunakan data Kementerian Kehutanan, banyak hutan alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman sejak 1990 hingga 2024. Mayoritas DAS di Pulau Sumatera kini dalam kondisi kritis. “Hutan alam kini tinggal kurang dari 30 persen luas pulau,” kata Peneliti Senior Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi.
Baca Juga: Kisah Pilu Banjir Bandang di Medan: Sekeluarga Hilang Kontak dan Ditemukan Tewas di Tengah Banjir
Ia mencontohkan DAS Batang Toru yang mengalami deforestasi 70 ribu hektare dalam periode 1990–2022. Kini hanya 49 persen hutan alam yang tersisa di kawasan itu. Greenpeace juga mencatat tingginya tekanan dari perizinan berbasis lahan dan industri ekstraktif. Sekitar 94 ribu hektare area DAS Batang Toru masuk dalam konsesi, termasuk perkebunan sawit, wilayah izin usaha pertambangan, serta proyek PLTA Batang Toru yang kontroversial.
Greenpeace menilai pemerintah perlu mengakui kesalahan tata kelola lahan yang menyebabkan kerusakan hutan besar-besaran. “Prabowo dan beberapa menterinya memang menyinggung soal deforestasi, tetapi seolah mengesankan bahwa kerusakan hutan di Sumatera hanya karena penebangan liar. Padahal deforestasi masif terjadi karena dilegalkan oleh negara dari masa ke masa,” kata Arie.
Organisasi ini juga meminta pemerintah menghentikan ekspansi industri ekstraktif yang mengancam hutan di Papua, termasuk di Raja Ampat dan Merauke. “Pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak akan tercapai jika lingkungan rusak dan bencana iklim terus mengintai,” ujar Arie.
Greenpeace mengingatkan bahwa laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menunjukkan peningkatan suhu global sekecil 0,5 derajat Celcius dapat memperparah intensitas hujan ekstrem dan siklon tropis. Dalam konteks Indonesia, hal ini dinilai sebagai ancaman nyata bagi keselamatan publik.
Greenpeace meminta pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh izin berbasis lahan di Sumatera serta memperbaiki tata kelola lingkungan secara menyeluruh. Tanpa langkah serius, mereka menilai tragedi ekologis serupa akan terus terulang. “Kerusakan hutan dan daya dukung lingkungan yang terus menurun hanya akan membuat kita makin porak-poranda ketika cuaca ekstrem menghantam,” kata Iqbal. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki