KALTIMPOST.ID-Bank Indonesia (BI) Kaltim memproyeksikan perekonomian daerah ini tumbuh 4,5–5,3 persen pada 2026, ditopang perluasan kapasitas refinery migas, investasi yang terus menguat, serta keberlanjutan berbagai proyek strategis nasional maupun daerah.
Proyeksi tersebut juga sejalan dengan momentum pertumbuhan 2025 yang diperkirakan berada pada kisaran 4,8–5,6 persen secara tahunan.
Deputi Kepala Perwakilan BI Kaltim Bayuadi Hardiyanto menegaskan sumber pertumbuhan tidak lagi hanya bertumpu pada sektor ekstraktif.
“Pendorong utamanya mencakup agribisnis, manufaktur, pengolahan CPO, ekspansi hilirisasi, serta proyek konstruksi pemerintah dan swasta termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.
Namun Bayuadi mengingatkan bahwa prospek positif tersebut dibayangi sejumlah risiko yang berpotensi menahan laju ekonomi tahun depan.
Salah satunya adalah permintaan global terhadap batu bara yang diprediksi masih lemah akibat percepatan transisi energi di negara-negara utama.
Kondisi ini dapat menekan sektor pertambangan yang selama ini penyumbang terbesar aktivitas ekonomi Kaltim.
Selain itu, anomali iklim menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu produksi tanaman pangan.
Risiko tersebut dinilai bisa berdampak langsung pada stabilitas harga kebutuhan pokok dan memengaruhi kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan.
Tekanan eksternal lain berasal dari tren kenaikan harga minyak dan emas dunia. Menurut BI, pergerakan harga dua komoditas strategis itu dapat memicu tekanan inflasi, terutama melalui kenaikan biaya energi dan produksi. “Ini risiko yang harus diantisipasi secara bersama,” kata Bayuadi.
Meski demikian, BI tetap memperkirakan inflasi Kaltim tahun 2026 berada dalam rentang sasaran nasional 2,5±1 persen.
Didukung penguatan koordinasi pengendalian inflasi di daerah. Terjaganya inflasi juga ditopang sinergi kebijakan lintas sektor, termasuk pemantauan harga pangan, dukungan distribusi, serta inovasi berbagai program stabilisasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pemprov Kaltim turut menekankan perlunya koordinasi kebijakan yang tidak berjalan parsial. Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekprov Kaltim Ujang Rachmad menyebut transformasi ekonomi daerah menuntut peran aktif pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan lembaga keuangan.
“Perubahan struktur ekonomi tidak bisa berdiri sendiri. Perlu kesinambungan kebijakan agar sektor-sektor prioritas mampu tumbuh lebih kuat,” katanya.
Dalam konteks tersebut, BI menilai penguatan kolaborasi berbagai pihak akan menjadi faktor penentu menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Semakin solid sinergi kebijakan, semakin besar peluang ekonomi Kaltim tetap berada di jalur pertumbuhan positif,” ucap Bayuadi.
Dengan kombinasi potensi investasi, dorongan industri pengolahan, dan risiko eksternal yang perlu diantisipasi, peta ekonomi Kaltim 2026 diproyeksikan tumbuh moderat namun tetap berpeluang menguat apabila penguatan koordinasi berjalan efektif. (rd)
Editor : Romdani.