KALTIMPOST.ID-Dunia usaha Kaltim 2025 ditutup dengan kewaspadaan tinggi. Setelah setahun menghadapi pelemahan daya beli, harga komoditas yang turun, dan belanja pemerintah yang tertunda, pelaku usaha kini bersiap memasuki 2026 dengan beban tambahan. Pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dalam skala besar.
Wakil Ketua Bidang Investasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim Alexander Sumarno menilai 2025 sebagai periode penuh “impitan ekonomi”.
Di mana optimisme awal tahun terkikis oleh realisasi fiskal yang tersendat dan tekanan global yang menurunkan permintaan komoditas.
“Awal 2025 itu masih ada euforia pemilu, ada harapan angin segar. Tapi setelah Idulfitri daya beli langsung melemah. UMKM mengeluhkan customer spending turun drastis,” ujarnya.
Menurutnya, Ramadan yang biasanya menjadi pendorong utama transaksi ritel justru menjadi titik awal stagnasi.
Belanja masyarakat tidak terangkat, sementara pelambatan penyaluran dana pusat ke daerah membuat banyak proyek pemerintah tidak bisa mulai tepat waktu.
“Semester pertama paling terasa. Transfer ke daerah tertunda, proyek tidak bisa start, dan ekonomi langsung stagnan,” katanya.
Di sisi lain, penurunan harga batu bara menjadi pukulan telak bagi perekonomian Kaltim yang masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam. Produksi menurun, dan beberapa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja.
“Kalau volume transaksi batu bara turun, penyerapan tenaga kerja pasti berkurang. Ada perusahaan yang mulai layoff. Ini nyata terasa di pasar,” ujar Alexander.
Harga crude palm oil (CPO) yang sempat menguat pun tidak memberikan efek luas karena tidak semua wilayah Kaltim memiliki basis perkebunan besar.
Industri pengolahannya juga belum berkembang optimal. “Kita belum dapat value added yang cukup karena hilirisasi sawit masih jalan di tempat,” tambahnya.
Alexander juga menyoroti kebijakan daerah yang menaikkan sejumlah pajak dan retribusi, termasuk pajak bumi dan bangunan (PBB).
Kenaikan itu, menurutnya, bisa menjadi beban tambahan bagi usaha yang sedang tertekan.
“Pajak naik hampir semua daerah, bukan hanya di Jawa. Kalau tidak hati-hati, skala ekonomi bisa mengecil. Usaha kecil bisa enggan memperbesar kapasitas,” ujarnya.
Meski beberapa daerah memberi diskon pajak pada 2024–2025, ia menilai kebijakan tersebut belum cukup menahan tekanan jangka panjang.
Masuk ke 2026, Alexander memandang pemangkasan TKD sebagai risiko terbesar untuk perekonomian daerah.
Belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu penopang utama perputaran modal UMKM hingga perusahaan konstruksi.
“Kalau spending pemerintah turun, efeknya langsung. Kaltim masih sangat bergantung belanja negara,” katanya.
Ia menilai pemerintah provinsi dan kabupaten perlu menyusun strategi sinergis, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Sering terjadi mismatched policy. Kabupaten bangun pelabuhan, provinsi tidak bangun jalan ke sana. Ada pembangkit listrik, kawasan industrinya justru tidak siap menerima pasokan. Ini bikin daya ungkit hilang,” ujarnya.
Alexander menegaskan, tanpa koordinasi yang kuat, pemangkasan TKD bisa membuat sejumlah proyek mandek dan menekan ekonomi daerah lebih dalam.
Ketika ditanya apakah Kaltim harus mulai mengurangi ketergantungan pada batu bara, Alexander menjawab realistis. Menurutnya, dalam lima tahun ke depan, batu bara masih akan menjadi penyumbang utama pendapatan daerah.
“Tidak mungkin dilepaskan sekarang. Industri baru belum kuat. Kita kehilangan momentum industrialisasi. Yang tersisa hanya perkapalan, pupuk, dan subsektor turunannya,” ujarnya.
Ia menilai peluang baru bisa muncul bila proyek refinery development master plan (RDMP) berjalan optimal sehingga lifting migas meningkat dan menyerap tenaga kerja lokal.
Alexander melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai memberikan dampak lokal, meski masih kecil.
Aktivitas pekerja, tumbuhnya warung-warung, dan mulai adanya pasokan logistik menunjukkan geliat ekonomi.
“Sekarang sudah ada 3.000-an pekerja. Warung pun mulai hidup. Tapi ini masih jauh dari potensi sebenarnya,” ujarnya.
Yang menjadi kekhawatiran adalah minimnya keterlibatan tenaga kerja dan material lokal. Alexander berharap pembangunan tahap legislatif dan yudikatif memperbaiki pola tersebut.
“Serapan tenaga kerja mesti diperbesar. Tidak harus dari Sepaku atau Semboja saja, tapi minimal Kaltim dapat porsi signifikan. Material lokal juga harus dipakai,” tegasnya.
Ia memperingatkan bahwa masuknya hingga 2 juta penduduk baru ke kawasan IKN akan memicu lonjakan kebutuhan pangan yang belum mampu dipenuhi Kaltim.
“Beras, sayur, gula, daging, semuanya masih dari luar daerah. Kita belum siap kalau beban populasi naik drastis.”
Alexander menutup dengan pesan bahwa 2026 bukan tahun biasa. “Dompet pemerintah makin cekak, belanja harus makin bijak.
Dunia usaha perlu adaptif, pemerintah wajib sinergis. Kalau tidak, tekanan ekonomi bisa lebih berat dari yang dibayangkan,” pungkasnya. (rd)
Editor : Romdani.