BALIKPAPAN - Komisi II DPRD Balikpapan harus menelan kecewa saat pembahasan rapat kerja Kamus Usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD Tahun Anggaran 2027 dan Tahun Anggaran 2026 Perubahan.
Itu dibahas bersama antara DPRD Balikpapan dan Pemkot Balikpapan. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Fauzi Adi Firmansyah mengatakan, usulan dari hasil reses anggota Komisi II tidak tertampung dalam kamus usulan.
“Beberapa usulan harusnya terakomodasi dan sudah direncanakan, tapi tidak bisa terlaksana,” katanya. Namun dia berharap nanti melalui pembahasan lebih lanjut ada peluang untuk terealisasi.
Baca Juga: Baru Dilantik, Ini Sederet Target Wali Kota Balikpapan untuk Direktur Teknik PTMB
Misalnya usulan terkait perkembangan pariwisata. Ini sesuai tugas Komisi II DPRD Balikpapan yang membidangi ekonomi, keuangan, anggaran, pariwisata, dan perdagangan. Setelah ada pemangkasan anggaran dari pusat, daerah dituntut kreatif mencari sumber pendapatan asli daerah (PAD). “Salah satu fokus kami pengembangan pariwisata,” tuturnya.
Menurutnya pariwisata memiliki potensi menjanjikan ke depan. Serta menjadi pundi-pundi sumber PAD. Sehingga pariwisata harus mendapat perhatian. Terlebih pengembangan butuh bertahap.
“Kemudian usulan terkait ketahanan pangan khususnya tentang pengadaan ayam telur,” sebutnya. Ini juga tidak terlepas dari program prioritas Presiden Prabowo yakni makan bergizi gratis (MBG).
Berdasarkan neraca pangan DKP3, kebutuhan telur di Balikpapan sekitar 212 kilogram per hari untuk setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Sementara kontribusi lokal hanya mampu memenuhi 8,1 persen.
Komisi II berharap Balikpapan juga mulai fokus untuk melirik penyediaan kebutuhan telur. Sehingga pengelolaan anggaran dapat diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki