Salah seorang pekerja, Irang Sukur, mengatakan perekrutan dilakukan melalui perantara perusahaan dengan janji posisi welder, gaji jelas, serta biaya keberangkatan yang ditanggung.
Kenyataannya, setiba di lokasi, proyek belum siap. Mereka diminta menunggu berpekan-pekan tanpa menerima bayaran.
Situasi memburuk ketika pengelola proyek menuding para pekerja enggan bekerja. Irang membantah. Menurut dia, pekerjaan memang belum tersedia.
Para pekerja telah didata dan dilaporkan ke kantor pusat, namun status mereka sebagai tenaga standby tidak pernah dijelaskan secara terbuka. Akibatnya, hak dasar seperti upah tak kunjung diberikan.
Ketiadaan penghasilan memaksa para pekerja menguras tabungan untuk makan. Bahkan, Irang mengaku menjual telepon genggam demi bertahan hidup dan mengumpulkan ongkos pulang ke daerah asal.
Direktur Eksekutif Teraju Indonesia, Agus Sutomo, menilai kasus tersebut mencerminkan rapuhnya perlindungan buruh, khususnya pekerja lintas daerah di Kalimantan Barat.
Ia menyebut pola perekrutan tanpa kejelasan status, kontrak, dan jaminan sosial masih marak terjadi.
Agus menilai praktik tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terutama pada unsur perekrutan dengan penipuan dan penyalahgunaan kerentanan pekerja. “Perlindungan buruh di sektor sumber daya alam masih sangat lemah,” ujarnya.
Editor : Uways Alqadrie