KALTIMPOST.ID, Program cetak sawah jadi upaya Pemprov Kaltim untuk mendorong ketahanan pangan daerah. Program ini disiapkan untuk menopang target swasembada pangan nasional 2026 serta upaya melepas ketergantungan Kaltim dari pasokan beras dari luar daerah.
Di tahap awal, pada 2025, Pemprov mengusulkan percetakan sawah seluas 20 ribu hektare yang tersebar di beberapa kabupaten. Tapi, tak semua usulan itu diterima lantaran lokasi cetak sawah belum memenuhi petunjuk teknis (juknis) yang diatur pusat.
“Setelah diverifikasi bersama kabupaten dan kota, hanya sebagian lahan yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap Survey Investigasi dan Desain (SID),” ungkap Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Fahmi Himawan, Rabu, 28 Januari 2026.
Baca Juga: Kaltim Dilanda Cuaca Ekstrem, Begini Perkembang Target Swasembada Pangan
Di Berau, seluruh usulan seluas 2.000 hektare dinilai memenuhi kriteria dan dapat diproses hingga tahap SID. Sebaliknya, di Kutai Barat, dari total usulan 11.500 hektare, hanya sekitar 800 hektare yang lolos lantaran sebagian besar berada di kawasan perikanan.
Kondisi serupa terjadi di Kutai Kartanegara. Sejumlah lokasi dinilai rawan banjir, sehingga dari usulan sekitar 6.500 hektare, hanya sekitar 300 hektare yang bisa dilanjutkan. Jika ditotal, dari usulan awal 20 ribu hektare, hanya sekitar 3.300 hektare yang berhasil masuk tahap SID.
Pemprov mencoba mencari lokasi alternatif yang bisa menambal areal cetak sawah yang tak lolos juknis. Hasilnya, ditemukan potensi tambahan lahan sekitar 5-6 ribu hektare yang tersebar di Berau dan Paser, ditambah sebagian kecil di Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Dengan tambahan ini, luas lahan yang sedang diproses menuju tahap Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) mencapai sekitar 9.500 hektare.
Baca Juga: Target Cetak Sawah Kaltim 2026 Anjlok, dari 20.000 Hektare Tersisa 2.460 Hektare
“Selama ini Kaltim dikenal sebagai lumbung energi. Ke depan, kami ingin Kaltim juga mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” ujarnya. Dia tak menampik tantangan terbesar cetak sawah di Kaltim adalah keterbatasan lahan yang bebas dari tumpang tindih izin, baik HGU, pertambangan, maupun kawasan hutan. Karena itu, tahun ini pemerintah mulai menggeser pendekatan dengan memaksimalkan wilayah yang telah memiliki jaringan irigasi.
“Kami fokus pada lokasi yang sudah memiliki irigasi, karena peluang keberhasilannya lebih besar,” kata Fahmi. Di Kaltim terdapat 16 jaringan irigasi yang tersebar di Berau, Paser, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur. Namun, ketersediaan infrastruktur saja dinilai belum cukup. “Lahan dan irigasi harus dibarengi kesiapan petani,” ujarnya.
Untuk memperkuat itu, DPTPH Kaltim mendorong kolaborasi lintas level pemerintahan, dari kabupaten/kota hingga pusat. Salah satunya melalui usulan dukungan APBN untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada tahun anggaran 2026. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki