KALTIMPOST.ID, SAMARINDA— Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim belum menjangkau seluruh daerah. Kabupaten Mahulu salah satunya wilayah yang hingga saat ini belum merasakan manfaat dari program nasional tersebut.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menilai bahwa progres MBG saat ini masih sekitar 60 persen dari total sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim. Pemerintah daerah, lanjut dia, mendukung percepatan pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah-wilayah yang belum direalisasikan.
“Untuk MBG, saat ini kemungkinan baru sekitar 60 persen dari semua kabupaten kota. Kita mendorong mereka untuk segera menuntaskan semua dapur MBG di Kaltim dan kami terus berkoordinasi dengan BGN (badan gizi nasional)," ujar Seno Aji, Jumat (30/1/2026).
Baca Juga: Jembatan Mahulu Diportal, Angkutan Peti Kemas Kini Hanya Boleh Lewat Kota Jam Segini
Pihaknya berharap pada pertengahan 2026 seluruh dapur MBG di provinsi ini sudah beroprasi. Disinggung soal Kabupaten Mahulu yang hingga kini belum merasakan program tersebut, Seno menjawab, daerah tersebut dikategorikan sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sehingga, kata dia, pelaksanaan program MBG mendapat tantangan tersendiri. Seperti faktor harga bahan pangan, proses distribusi, hingga ketersediaan bahan pokok disebutnya menjadi kendala.
"Jadi, Mahulu masuk daerah kekhususan. Selama setahun ini, dilakukan evaluasi oleh BGN karena ada hubungannya dengan harga, ketersediaan bahan pangan, dan faktor lainnya," ujarnya.
Baca Juga: Rencana Pengangkatan Pegawai SPPG MBG Jadi PPPK 2026, Pemkot Balikpapan Tunggu Juknis Pusat
Senada, Pendamping Koordinator Regional SPPG Kaltim, Muhammad Sirajul Amin Mubarak, menyebut sebaran SPPG di provinsi ini hampir merata di seluruh kabupaten/kota, kecuali Mahakam Ulu yang masih dalam tahap pembangunan.
"Fakktor geografis dan kurangnya sosialisasi sehingga informasi terkait pelaksanaan MBG sedikit mengalami keterlambatan," ujarnya.
Secara data, lanjut dia, terdapat 161 SPPG yang telah selesai dibangun di Kaltim, dengan 123 unit di antaranya sudah beroperasi menyalurkan MBG. Targetnya total 376 SPPG berdiri di seluruh provinsi ini.
Namun, meski sekitar 80 persen calon mitra telah mendaftar, realisasi pembangunan baru mencapai 42 persen. "Keterlambatan ini disebabkan sebagian mitra tidak mampu menyelesaikan pembangunan dalam tenggat 45 hari sesuai komitmen awal," sebutnya.
Baca Juga: Bahaya Tambatan Ilegal di Sungai Mahakam, Pelindo: Penyebab Utama Jembatan Ditabrak
Untuk mempercepat program, Sirajul menyebut mitra yang tidak menunjukkan progres akan didata dan dilaporkan ke pemerintah pusat untuk dilakukan rollback, sehingga peluang dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih siap.
Nah, tantangan operasional sejauh ini belum terlalu terasa karena cakupan penerima manfaat masih relatif rendah dan SPPG mayoritas berdiri di wilayah padat penduduk. Namun, persoalan diperkirakan akan lebih kompleks ketika SPPG mulai beroperasi di daerah terpencil dan pedalaman.
"Salah satu kendala yang mulai muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pengawas gizi atau ahli gizi yang menjadi syarat wajib operasional SPPG, serta tenaga akuntan," jelasnya.
Baca Juga: Kapal Kerap Tabrak Jembatan Mahulu, Akademisi Nilai Tak Ada Efek Jera bagi Pelaku
Dalam satu tahun pelaksanaan, disebutnya MBG di Kaltim telah menjangkau lebih dari 264 ribu penerima manfaat, atau sekitar 24 persen dari target. Program ini diklaim berjalan dengan standar keamanan pangan ketat, melibatkan relawan terlatih, koki profesional, serta kewajiban kepemilikan sertifikat laik higiene dan sanitasi.
Pihak pengelola menyebut belum ditemukan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan. Namun, evaluasi dampak gizi secara kuantitatif masih menunggu pengukuran independen dari pihak eksternal.
"Sejumlah temuan menu yang tidak sesuai standar sempat terjadi, tetapi bukan karena faktor anggaran, melainkan kesalahan perencanaan menu. Evaluasi internal telah dilakukan untuk memperbaiki standar penyajian," pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki