KALTIMPOST.ID, BALIKPAPAN–Kota Balikpapan resmi dinobatkan sebagai kota terbaik ke-II dalam Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional 2025.
Dengan skor 74,55, Balikpapan hanya terpaut tipis dari Surabaya yang menempati posisi puncak, membuktikan komitmen kuat Balikpapan dalam menjaga kebersihan lingkungan di tengah kriteria penilaian yang semakin ketat.
Balikpapan berhasil meraih Kota Terbaik ke-II Kinerja Pengelolaan Sampah 2025. Penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq kepada Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo di Gedung Balai Kartini, Rabu (25/2).
Bagus menjelaskan, penghargaan itu bersamaan dengan Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah 2026. “Alhamdulillah Balikpapan mendapatkan penghargaan sebagai kota terbaik ke-II,” katanya.
Balikpapan berhasil meraih nilai kinerja 74,55 yang mengantarkannya sebagai kota terbaik ke-II. Sementara kota terbaik ke-I diraih Surabaya dengan nilai kinerja 74,92.
Selain penghargaan, Kementerian LH menyerahkan bantuan tiga unit motor operasional untuk mengangkut sampah. Bagus memastikan, Pemkot Balikpapan terus berupaya meningkatkan pengelolaan sampah.
Sehingga Balikpapan bersih, nyaman, dan aman untuk dihuni. “Namun, peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan,” ungkapnya.
Bagus mengajak seluruh warga Balikpapan terus konsisten bergerak menjaga kebersihan lingkungan. “Karena menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama,” tuturnya
Sebelumnya, Menteri Hanif menjelaskan, tahun ini belum ada daerah yang meraih kategori Adipura Kencana maupun Adipura. Total sebanyak 35 daerah memperoleh sertifikat menuju kabupaten/kota Bersih.
Sementara ada 253 daerah masuk kategori pembinaan dan 132 daerah kategori pengawasan. Terutama karena masih menerapkan open dumping atau capaian pengelolaan di bawah 25 persen.
Hanif menuturkan, mencapai target 100 persen pengelolaan sampah tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Keberhasilan sangat ditentukan komitmen kuat kepala daerah.
“Bagaimana memprioritaskan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berbasis pengurangan di sumber,” bebernya. Pemerintah pusat siap membantu, namun tentu tanpa komitmen daerah target ini sulit tercapai. (*)
Editor : Dwi Restu A