KALTIMPOST.ID-Persiapan arus mudik di Kaltim dinilai masih belum berbasis data yang kuat. Hal ini disampaikan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Kaltim Tiopan HM Gultom, yang menilai pemerintah daerah belum serius memetakan pola perjalanan masyarakat menjelang Lebaran.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memiliki data matriks asal tujuan perjalanan masyarakat di tingkat provinsi untuk mengetahui pergerakan warga saat mudik.
“Harusnya provinsi punya data matriks asal tujuan perjalanan warga. Dari situ bisa diperkirakan kebutuhan jaringan transportasi dan sistem pelayanan ke depan,” ujarnya.
Ia menilai mudik Lebaran merupakan fenomena tahunan yang seharusnya dapat diprediksi lebih baik jika pemerintah rutin memanfaatkan data historis serta melakukan survei perjalanan masyarakat sebelum hari raya.
“Setiap tahun kita menghadapi mudik, tapi seperti tidak pernah belajar dari data. Padahal sebelum hari raya seharusnya dilakukan survei untuk mengetahui pola perjalanan masyarakat,” katanya.
Tiopan menjelaskan, pola perjalanan mudik bisa berubah setiap tahun karena berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi maupun infrastruktur transportasi.
Misalnya, ketika kondisi ekonomi melemah, sebagian masyarakat kemungkinan akan beralih dari moda transportasi udara ke transportasi darat atau laut yang lebih murah.
“Pola pergerakan itu berubah. Pemilihan moda juga berubah. Dari situ sebenarnya kita bisa menentukan strategi pelayanan transportasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, data tersebut penting untuk memastikan kesiapan armada serta pelayanan transportasi saat musim mudik.
Tanpa perencanaan yang berbasis data, pemerintah berpotensi mengambil kebijakan yang tidak tepat sasaran.
“Kalau tidak ada data, akhirnya kebijakan diambil secara kira-kira. Misalnya tiba-tiba bus yang tidak siap dipaksakan berangkat karena penumpang membeludak,” ujarnya.
Selain itu, data perjalanan juga diperlukan untuk menentukan prioritas pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi.
Dengan mengetahui daerah asal dan tujuan perjalanan masyarakat, pemerintah dapat memetakan jalur mana yang perlu mendapat perhatian lebih menjelang musim mudik.
“Misalnya dari Samarinda orang mudik ke mana, menggunakan apa, berangkat tanggal berapa. Dari Balikpapan juga begitu. Data seperti itu harusnya ada,” katanya.
Ia menilai survei perjalanan seharusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi karena arus mudik tidak hanya terjadi antarkota, tetapi juga menuju kabupaten hingga desa.
“Provinsi paling tidak harus melakukan survei. Warga Kaltim ini kalau mudik ke mana, menggunakan moda apa, itu bisa diketahui dari sampling survei,” ujarnya.
Tanpa perencanaan berbasis data tersebut, menurutnya, kebijakan transportasi mudik di daerah berisiko tidak tepat sasaran, termasuk dalam pembagian anggaran maupun peningkatan pelayanan moda transportasi.
“Kalau semua berdasarkan data, kebijakan yang diambil lebih jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya. (rd)
Editor : Romdani.