KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - DPRD Kaltim mulai mengatensi pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan-perusahaan yang belum berjalan transparan. Menurut dewan, TJSL yang mestinya jadi penghubung kontribusi korporasi kepada daerah justru kerap berjalan sendiri di luar agenda pembangunan pemerintah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan TJSL DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyebut pihaknya telah memanggil berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari perusahaan tambang, perkebunan hingga sektor lainnya. Pemanggilan itu dilakukan untuk membedah bagaimana program TJSL berjalan di lapangan sejauh ini.
Dari penelusuran yang dilakukan pansus, Ayub, sapaan akrabnya, menilai sebagian program TJSL masih memuat promosi perusahaan. Bukan murni sebagai kebutuhan pembangunan daerah.
Baca Juga: Penyaluran TJSL Bakal Difokuskan ke UMKM, Pemkab Kutim Kejar Percepatan Serapan Anggaran
“Programnya terkesan tidak transparan dan lebih banyak menyentuh kegiatan yang mempromosikan perusahaan. Belum ada sinergi dengan program pemerintah,” ujarnya, Senin, 16 Maret 2026.
Menurut dia, persoalan itu juga tak lepas dari belum adanya pola kerja yang jelas dari pemerintah dalam mengarahkan program TJSL. Tanpa cetak biru yang jelas, pelaksanaan program berjalan sporadis dan tidak terintegrasi.
Padahal, kata dia, ruang untuk menyatukan langkah sebenarnya terbuka lebar. Misalnya ketika pemerintah provinsi atau kabupaten membangun infrastruktur jalan. Perusahaan di wilayah tersebut bisa mengarahkan program TJSL untuk memperkuat pembangunan di kawasan yang sama.
Namun Ayub mengingatkan satu hal penting. Perusahaan tidak diperbolehkan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai kepada pemerintah. “Kalau uang itu berbahaya, bisa masuk tindak pidana korupsi. Jadi bentuknya harus program atau kegiatan yang jelas,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD Kaltim Soroti Peran CSR dan TJSL Perusahaan untuk Peningkatan PAD
Melalui pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda), DPRD Kaltim ingin memastikan pengelolaan TJSL ke depan lebih transparan dan proporsional. Kontribusi perusahaan, kata dia, semestinya sepadan dengan tingkat eksploitasi sumber daya serta keuntungan yang mereka peroleh dari Benua Etam.
Tak hanya itu, pansus juga menegaskan agar program TJSL benar-benar dapat dirasakan manfaat oleh masyarakat Kaltim, terutama mereka yang hidup berdampingan dengan aktivitas perusahaan.
“Jangan lagi ada program yang justru dibangun di luar daerah. TJSL itu harus kembali ke masyarakat Kaltim, terutama yang terdampak langsung,” kata Politikus Golkar itu.
Untuk memperkuat transparansi, DPRD Kaltim bahkan berencana membuat aplikasi khusus. Melalui sistem itu, publik dapat memantau program TJSL setiap perusahaan. Bagaimana jenis kegiatan hingga berapa anggaran yang digelontorkan.
Melalui mekanisme terbuka tersebut, diharapkan tak ada lagi ruang permainan antara oknum perusahaan dan pihak tertentu di tingkat lokal. “Semua program nanti terlihat di aplikasi. Masyarakat bisa mengakses. Jadi tidak ada lagi kebohongan atau permainan oknum,” jelasnya.
Ayub menambahkan, selepas Lebaran 2026, DPRD Kaltim berencana mengundang seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota untuk menyamakan persepsi mengenai pengelolaan TJSL. Langkah ini penting agar regulasi di tingkat provinsi berjalan seirama dengan kebijakan di daerah.
“Secara kerja pansus sebenarnya sudah selesai. Tinggal duduk bersama dengan TAPD dan pimpinan eksekutif untuk menyepakati. Setelah itu baru kita bergerak bersama,” katanya mengakhiri. (riz)
Editor : Muhammad Rizki