KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Arah pengelolaan ABPD 2026 mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis. Anggaran daerah, kata dia, bukan sekadar angka di atas dokumen resmi, tapi sebuah mandat yang mesti dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.
Perencanaan pembangunan jangan sampai justru menggerus kepercayaan publik. "APBD itu kan pajak masyarakat. Jadi mesti kembali ke masyarakat. Setiap program yang disusun harusnya jadi jawaban kebutuhan rakyat. Jangan sampai melukai kepercayaan warga," katanya, Sabtu, 28 Maret 2026.
Baca Juga: Deadline Akhir Maret, Pembahasan Pokir DPRD Kaltim Alot: Dewan Bertahan di 160 Judul, TAPD Minta 25
Sorotan tajam Politikus PDI Perjuangan itu mengarah soal pemangkasan besar-besaran kamus usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dari sekitar 300 usulan yang dihimpun parlemen, pemerintah hanya mau mengakomodasi 25 judul.
Banyaknya judul yang dijagal itu berpotensi menghilangkan aspirasi masyarakat. Program-program yang bersentuhan langsung dengan konstituen dewan, sambung dia, jelas bakal terdampak parah karena bisa saja usulan yang dikawal DPRD itu dicoret dalam daftar prioritas pembangunan.
Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD Kaltim Memanas, Hujan Interupsi Warnai Penundaan Kamus Pokir 2027
Di sisi lain, ia tak menutup mata terhadap realitas fiskal. Kapasitas anggaran Kaltim disebut mengalami penurunan, dari Rp20 triliun menjadi Rp15 triliun. Kondisi ini memang menuntut ketelitian lebih dalam menentukan skala prioritas. Namun, efisiensi anggaran bukan alasan untuk mengabaikan suara rakyat.
“Yang diprioritaskan harus benar-benar berdampak langsung ke masyarakat,” katanya menegaskan. Dalam hal ini keseimbangan antara aspirasi publik harus berjalan seiring dengan visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baca Juga: Polemik Pokir 2027: DPRD Kaltim Protes Keras Pembatasan Nomenklatur Aspirasi oleh Pemprov
“Keinginan masyarakat harus kita perjuangkan, tapi kita juga perlu melihat koridor RPJMD yang sudah ditetapkan,” pungkas Nanda, begitu dia akrab disapa. (riz)
Editor : Muhammad Rizki