KALTIMPOST.ID-Strategi hilirisasi meliputi seluruh sektor industri, termasuk nonmigas dan komoditas batu bara yang selama ini menjadi penyumbang utama pendapatan Kaltim belum tampak realisasinya. Perencanaan pun belum berjalan optimal dan bahkan terkesan terlambat.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menilai momentum hilirisasi seharusnya sudah bisa dimanfaatkan dan dijalankan sejak beberapa tahun lalu.
“Kalau hilirisasi itu sudah terlaksana dari dulu, kita hari ini sudah siap. Tidak seperti sekarang, seperti kehilangan arah saat harga energi naik akibat perang,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi global yang penuh ketidakpastian justru menegaskan pentingnya penguatan industri hilir di daerah. Tanpa itu, Kaltim tetap bergantung pada ekspor bahan mentah dan rentan terhadap gejolak eksternal.
Ia menyoroti hingga kini hilirisasi masih sebatas wacana yang terus digaungkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, tanpa realisasi yang jelas di lapangan. “Sudah sering digaungkan, tapi sejauh ini belum terlihat implementasinya,” katanya.
Sabaruddin menilai ada sejumlah faktor yang perlu ditelusuri lebih dalam terkait mandeknya hilirisasi.
Mulai perubahan regulasi di tingkat pusat, skema insentif yang belum berjalan optimal, hingga perizinan yang dinilai masih berlapis antara pemerintah pusat dan daerah.
“Itu perlu kita pertanyakan, kenapa tidak jalan. Apakah regulasinya berubah-ubah, atau perizinannya yang berlapis,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kesiapan daerah yang dinilai belum memadai untuk mendukung pengembangan industri hilir. Beberapa aspek krusial seperti infrastruktur, sumber daya manusia, hingga kesiapan teknologi disebut masih perlu diperkuat.
“Kita juga harus jujur, apakah infrastruktur kita sudah siap, SDM (sumber daya manusia) kita sudah mumpuni, teknologinya bagaimana. Ini semua harus dipersiapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini belum terlihat adanya perencanaan kawasan industri yang terintegrasi secara jelas untuk mendukung hilirisasi batu bara di Kaltim.
Baca Juga: Polsek Jempang Tangkap Pengedar Sabu-Sabu di Kampung Mancong Kubar, Sita 7 Paket dan Uang Tunai
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya sudah mulai memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi pusat pengembangan industri, termasuk melalui penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW).
“Harusnya kita sudah plotting kawasan mana yang disiapkan untuk industri, ini belum terlihat jelas,” katanya.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum hilirisasi dijalankan secara masif. Mulai dari ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan hingga kesiapan pasar dan industri pendukung.
“Perlu studi yang mendalam, tidak bisa hanya wacana. Harus jelas dari hulu sampai hilirnya,” ujarnya.
Meski demikian, Sabaruddin menilai hilirisasi tetap menjadi langkah strategis yang perlu didorong ke depan.
Selain meningkatkan nilai tambah, kebijakan ini juga berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Hilirisasi ini peluang besar untuk meningkatkan PAD kita,” kata politikus Partai Gerindra itu.
Tidak hanya itu, pengembangan industri hilir juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan.
“Penyerapan tenaga kerja akan meningkat, UMKM juga akan bergerak. Efek bergandanya besar,” jelas wakil rakyat asal Balikpapan itu.
Dengan berbagai tantangan tersebut, DPRD Kaltim menilai diperlukan langkah konkret dan koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah agar hilirisasi tidak kembali berhenti pada tahap wacana. (rd)
Editor : Romdani.