KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - DPRD Kaltim menyoroti minimnya program kerja Dinas Perhubungan (Dishub) dalam RKAD 2026. Kondisi ini dinilai para wakil rakyat merupakan dampak nyata efesiensi yang menekan kapasitas fiskal daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyebut hasil pembahasan bersama Dishub menunjukkan program yang direncanakan masih berskala kecil dan belum menyentuh proyek strategis. Penyesuaian itu, kata dia, tak lepas dari tekanan fiskal yang memaksa pemerintah merancang program sesuai kemampuan anggaran.
“Secara fiskal memang sedang melemah. Tahun 2026 belum ada program besar yang bisa dijalankan,” ujarnya beberapa waktu lalu. Rencana yang ada, didominasi perbaikan terbatas. Dan realisasinya pun belum pasti karena masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Sejumlah proyek, termasuk di Samarinda, tertahan masalah administrasi.
Baca Juga: DPRD Kaltim Kritik Pembatasan Pokir, Reza: Jangan Sampai Aspirasi Rakyat Terkubur Kebijakan
Efisiensi anggaran turut mempersempit ruang gerak. Sejumlah program bahkan harus ditunda hingga dihapus. Di tengah keterbatasan itu, DPRD mulai menggeser fokus ke 2027. Usulan penerangan jalan umum dan pengembangan jaringan listrik kembali mengemuka, terutama untuk wilayah yang masih gelap.
Namun, pelaksanaannya dibatasi pada jalan berstatus provinsi. Sementara kebutuhan terbesar justru berada di jalan kabupaten/kota, wilayah yang berada di luar kewenangan provinsi.
Peluang menyokong hadirnya kebutuhan daerah itu, awalnya dapat diusahakan dewan lewat skema bantuan keuangan (bankeu). Tapi, kata Politikus Golkar itu, belum ada kepastian bankeu dapat digulirkan ke kabupaten/kota dari Pemprov Kaltim. "Kalau skema bantuan keuangan dibuka, tentu bisa membantu daerah. Tapi kalau tidak, maka fokus kita tetap pada jalan provinsi,” tuturnya mengakhiri. (riz)
Editor : Muhammad Rizki