KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Gelombang aksi 21 April di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur tak hanya diwarnai suara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur, mahasiswa dan komunitas disabilitas. Tokoh adat pun turut angkat suara. Dari tengah kerumunan massa, seruan menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hingga politik dinasti menggema.
Perwakilan Ketua Umum Lembaga Dewan Adat Dayak (DAD) Tunjung, Benuaq, dan Bentian, Ratu Riu menilai aksi yang digelar berjalan cukup baik dan mampu mewakili aspirasi masyarakat luas. "Aksi hari ini cukup memuaskan. Harapannya semua aspirasi yang disampaikan, baik dari mahasiswa maupun masyarakat, bisa terlaksana dengan baik dan damai,” ujarnya, Selasa (21/4).
Ia menegaskan, terdapat tiga poin utama tuntutan dalam aksi tersebut. Yakni mendesak audit menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, menghentikan praktik KKN, serta meminta DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Baca Juga: Gubernur Kaltim Tak Muncul Temui Pengunjuk Rasa, Aksi 21 April di Samarinda Berujung Ricuh
Menurutnya, tuntutan tersebut bukan tanpa dasar. Ia menilai praktik yang mengarah pada KKN dan politik dinasti masih terasa di Kalimantan Timur, sehingga perlu dihentikan. "Secara keseluruhan, praktik KKN itu terlihat. "Kami sebagai tokoh daerah menginginkan itu dihentikan. Jangan ada lagi politik dinasti. Keadilan harus ditegakkan," tegasnya.
Ratu Riu juga menyoroti pentingnya menjaga marwah daerah melalui kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Ia meminta pemerintah tidak mengabaikan prinsip kesetaraan dalam setiap keputusan yang diambil. Sementara itu, kata dia, berdasarkan estimasi Satgas aksi, jumlah massa yang hadir di depan DPRD Kaltim mencapai lebih dari 3.000 orang. Secara keseluruhan, massa aksi diperkirakan mencapai sekitar 7.000 orang termasuk di kawasan Kantor Gubernur Kaltim.
Aksi pun direncanakan berlanjut dengan orasi di depan Kantor Gubernur, sebagai bentuk tekanan lanjutan agar tuntutan segera direspons. Massa berharap, DPRD Kaltim tidak sekadar menjadi penampung aspirasi, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah provinsi. Bagi mereka, aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan peringatan keras agar tata kelola pemerintahan kembali berpihak pada kepentingan rakyat. (riz)
Editor : Muhammad Rizki