KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, akhirnya angkat bicara atas keputusannya yang tidak menemui massa demonstrasi pada 21 April 2026 lalu. Keputusan tidak menemui massa itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan efektifitas dialog.
Dua pertimbangan itu disampaikan Gubernur Rudy Mas'ud ketika menggelar konfrensi pers di Hotel Atlet, GOR Kadrie Oening, Samarinda. Rudy menjelaskan, sehari sebelum aksi, informasi yang ia terima menyebutkan bahwa tujuan utama massa adalah menyampaikan tuntutan ke DPRD Kaltim. Massa disebut akan bertahan di sana jika tuntutan tidak dipenuhi.
"Awalnya tujuan mereka ke DPRD. Tidak ada penyampaian bahwa akan bertemu dengan saya di kantor gubernur," ujar Rudy. Meski begitu, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan perwakilan massa. Namun, ia menolak bertemu di tengah kerumunan.
Baca Juga: Klaim Terbuka Kritik tapi Tak Temui Massa, Pengamat Unmul Soroti Responsivitas Gubernur Kaltim
"Saya siap berdialog, tapi bukan di tengah massa. Pertimbangannya keamanan dan juga soal protokol. Kami membuka ruang dialog di kantor gubernur maupun rumah jabatan, 1x24 jam," katanya. Menurut Rudy, dialog dalam suasana yang lebih tenang dinilai lebih efektif untuk menghasilkan solusi yang konstruktif. Ia juga menyebut sempat menawarkan pertemuan dengan perwakilan massa, tetapi tidak disepakati karena waktu yang sudah sore.
Rudy turut menyinggung adanya insiden setelah massa membubarkan diri. Ia mengaku menyaksikan langsung pelemparan botol dan benda lain ke arah aparat keamanan. "Setelah massa mulai bubar, terjadi pelemparan botol dan benda lainnya, bahkan batu. Situasi itu tentu berisiko jika saya berada di tengah kerumunan," ucapnya.
Rudy menambahkan, pembubaran massa oleh aparat dilakukan karena waktu penyampaian aspirasi telah berakhir, sementara sebagian massa masih bertahan di lokasi. Selain faktor keamanan ketika menemui massa di luar, Rudy juga menilai tuntutan yang disampaikan massa perlu dikaji berdasarkan data sebelum direspons secara langsung. Itulah sebabnya Rudy berharap bisa berdialog di dalam ruangan kantor gubernur.
"Kami tidak bisa menjawab secara spontan tanpa data. Semua harus berbasis data agar keputusan yang diambil tepat," tegasnya. Di akhir pernyataannya, Rudy memastikan pemerintah provinsi terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa. Ia bahkan mengajak seluruh elemen untuk terlibat dalam mengawal pembangunan di Kalimantan Timur.
"Kami terbuka menerima masukan. Mari bersama-sama mengawal pembangunan Kaltim agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada masyarakat," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki