KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Pemprov Kalimantan Timur mulai menggeser fokus pembangunan ke arah yang lebih mendasar. Dalam RKPD 2027, kualitas manusia dan infrastruktur ditempatkan sebagai fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut diulas lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Pendopo Odah Etam, kompleks Kegubernuran Kaltim, Kamis (30/4/2026). Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan, bahwa tema pembangunan tahun 2027 diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan layanan infrastruktur secara inklusif.
"Ini menjadi fondasi untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," ujar Sri. Tema tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam empat prioritas utama pembangunan. Pertama, peningkatan akses dan mutu pendidikan. Kedua, peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Ketiga, penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah. Dan keempat, pemerataan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) melalui penguatan perlindungan sosial. Empat prioritas itu tidak berhenti di tataran konsep. Pemprov Kaltim merincinya ke dalam 21 program prioritas pembangunan. Dari jumlah tersebut, Sri menjelaskan, tiga program difokuskan pada sektor pendidikan dan penguatan SDM.
Empat program diarahkan untuk meningkatkan layanan kesehatan. Sementara itu, porsi terbesar ada pada sektor infrastruktur, yakni 12 program yang menyasar pembangunan dasar dan konektivitas wilayah. Adapun dua program lainnya difokuskan pada perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial. Komposisi ini, menurut Sri Wahyuni, mencerminkan kebutuhan riil daerah yang masih menghadapi tantangan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Untuk memastikan arah pembangunan berjalan efektif, Pemprov Kaltim mengusung strategi “trisula pembangunan daerah”. Strategi ini menitikberatkan pada tiga hal utama; penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi.
Ketiganya akan disinergikan melalui berbagai program unggulan, termasuk Jospol yang mendorong investasi sektor riil dan pengembangan SDM. "Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri, tapi berdampak langsung pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Sri Wahyuni.
Baca Juga: 10 Daerah Kompak Dukung Anderiy, Kursi Ketua KONI Kaltim 2026 Sudah Terkunci?
Dalam forum Musrenbang, ribuan usulan dari kabupaten/kota turut dibahas. Sri Wahyuni menyebut forum ini menjadi mekanisme penting untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dengan prioritas provinsi. "Kalau usulan itu sesuai kewenangan provinsi dan selaras dengan prioritas pembangunan, tentu akan memperkaya RKPD," ujarnya.
Meski demikian, tidak semua usulan bisa langsung diakomodasi. Pemerintah tetap harus mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah dan kesesuaian dengan arah pembangunan. Melalui RKPD 2027, Pemprov Kaltim berupaya memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga kualitas dan pemerataannya.
Fokus pada SDM, layanan dasar, dan infrastruktur diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif, sekaligus memperkuat posisi Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). "Yang kita bangun bukan hanya ekonomi, tapi juga manusianya," kata Sri Wahyuni mengakhiri sambutannya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki