KALTIMPOST.ID-Di tengah sorotan nasional terkait masih banyaknya sekolah rusak, Kaltim justru dinilai berada pada posisi yang cukup baik dalam pembangunan pendidikan.
Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan dan keadilan akses bagi seluruh masyarakat.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai bahwa secara makro, pendidikan di Kaltim menunjukkan tren positif.
Hal itu tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah berada di atas rata-rata nasional, serta peningkatan partisipasi pendidikan tinggi.
“Saya melihat wajah pendidikan di Kalimantan Timur berada pada posisi yang cukup baik, tetapi belum sepenuhnya merata dan inklusif,” ujar Hetifah kepada Kaltim Post, Jumat (1/5).
Menurutnya, tantangan utama Kaltim saat ini tidak lagi sekadar memperluas akses pendidikan, melainkan memastikan kualitas dan pemerataan benar-benar dirasakan hingga ke seluruh lapisan masyarakat.
Ia juga menyoroti komitmen pemerintah daerah yang dinilai sudah berada di jalur yang tepat, melalui program pendidikan gratis, penguatan beasiswa, serta perhatian terhadap pendidikan vokasi. Namun, persoalan utama justru terletak pada implementasi kebijakan di lapangan.
“Tantangan terbesar kita bukan pada kebijakan, melainkan pada konsistensi implementasi. Distribusi guru, kualitas pembelajaran, dan akses di wilayah tertentu masih menjadi persoalan,” tegasnya.
Dalam konteks yang lebih spesifik, Hetifah menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam merumuskan kebijakan pendidikan.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki peta yang jelas terkait kebutuhan riil di lapangan, mulai dari kekurangan guru hingga wilayah dengan angka putus sekolah yang masih tinggi.
Selain itu, ia kembali menegaskan bahwa kualitas guru harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan pendidikan.
“Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas pengajar, sehingga perlu penguatan pelatihan dan kebijakan afirmatif, khususnya bagi guru di daerah terpencil,” ujarnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada kondisi pendidikan di wilayah pedalaman. Dalam refleksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Hetifah mengingatkan bahwa persoalan di daerah tersebut tidak bisa dilihat secara parsial, melainkan harus dikaitkan dengan keterbatasan infrastruktur dasar.
“Masih ada anak-anak yang harus menempuh jarak jauh untuk bersekolah, dengan keterbatasan tenaga pengajar dan fasilitas pendukung,” katanya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur pendidikan ke depan tidak cukup hanya berfokus pada gedung sekolah.
Pendekatan harus diperluas mencakup akses transportasi, ketersediaan guru, hingga dukungan teknologi pembelajaran.
Momentum Hari Pendidikan Nasional, menurutnya, harus menjadi titik refleksi bahwa pembangunan pendidikan tidak lagi soal kuantitas, tetapi kualitas dan keadilan.
“Bukan lagi sekadar membangun lebih banyak, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak dan dirasakan seluruh masyarakat,” ucapnya. (rd)
Editor : Romdani.