KALTIMPOST.ID,WASHINGTON–Angin segar berembus dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal pada prinsipnya untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis, Selat Hormuz.
Langkah krusial ini diambil sebagai imbalan atas komitmen Teheran untuk memusnahkan seluruh pasokan uranium yang diperkaya tinggi milik mereka.
Kabar mengejutkan tersebut kali pertama dirilis oleh New York Times (NYT) pada Minggu (24/5) waktu setempat, mengutip pernyataan seorang pejabat penting AS yang meminta identitasnya dirahasiakan, sebelum kemudian dilansir oleh Anadolu Agency, Senin (25/5).
Baca Juga: Warna-Warni Langit Sidorejo PPU, 32 Layangan Adu Cantik di Kajung Cup Bhayangkara
Meski draf kesepakatan sudah di tangan, pejabat tersebut menekankan bahwa dokumen tersebut belum ditandatangani secara resmi. Saat ini, kepastian akhir masih menunggu lampu hijau dari Presiden AS, Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei—sebuah proses birokrasi yang diperkirakan memakan waktu beberapa hari ke depan.
selain itu, metode teknis pemusnahan uranium milik Iran juga dilaporkan masih dalam tahap negosiasi alot.
Menariknya, kesepakatan awal ini murni berfokus pada isu nuklir dan jalur maritim. NYT menyebut klausul yang ada saat ini sama sekali belum menyentuh persoalan pasokan rudal Iran maupun moratorium pengayaan uranium secara keseluruhan. Dua isu sensitif tersebut rencananya baru akan dibahas pada putaran negosiasi berikutnya.
Baca Juga: Intip Keberhasilan Zona Integritas Paser, Kemenag PPU Siap Berbenah Tingkatkan Pelayanan
Sementara itu, media AS lainnya, Fox News, melaporkan bahwa Washington siap memberikan pelonggaran sanksi ekonomi yang signifikan jika Iran berkomitmen penuh pada janji nuklirnya.
"Rencana kami adalah menangani seluruh pasokan material yang diperkaya milik mereka," ujar seorang pejabat Washington kepada Fox News.
Pihak AS juga mengakui bahwa dalam beberapa waktu terakhir, Teheran menunjukkan sikap dan "akomodasi yang serius" yang belum pernah terlihat dalam rangkaian negosiasi bertahun-tahun sebelumnya.(*)
Editor : Thomas Dwi Priyandoko