KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Sorotan terhadap usulan hak angket di DPRD Kaltim masih mengemuka. Di tengah tarik-ulur politik yang ada di internal parlemen daerah, Fraksi Gerindra memastikan tetap berada pada jalur tuntutan masyarakat sipil dan mahasiswa yang sejak awal meminta sejumlah kebijakan pemerintah dievaluasi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menyebut dukungan terhadap hak angket bukanlah manuver politik. Menurut dia, mekanisme itu jadi tuntutan publik agar dewan bisa menjalankan fungsi pengawasan secara lebih mendalam.
“Kalau interpelasi kan hanya bertanya. Tapi lewat angket, dewan bisa menyelidiki lebih jauh bagaimana kerangka kebijakan itu disusun,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Agus mengatakan, tuntutan publik dalam aksi unjuk rasa 21 April lalu secara jelas meminta DPRD bekerja lebih serius dalam fungsi pengawasan lantaran munculnya sejumlah kebijakan yang dirasa bertentangan dengan efesiensi yang digaungkan pemerintah.
Karena itu, dewan perlu menunjukkan kepada masyarakat bagaimana pengawasan tersebut dijalankan. “Yang disorot kan dewan. Jadi kami mesti memberikan informasi itu lewat hak pengawasan ini,” katanya.
Paripurna khusus yang membahas usulan hak angket dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni mendatang. Agus mengaku telah menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra untuk hadir dalam rapat tersebut. “Saya sudah minta semua hadir di paripurna nanti,” tegasnya.
Saat disinggung soal koordinasi dengan Ketua DPD Gerindra Kaltim yang juga Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. Agus memberi penegasan jika pembahasan hak angket merupakan ranah kader partai yang berada di legislatif. “Soal angket ini khusus kewenangan kader yang ada di DPRD,” singkatnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki