KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Nama Helmi Abdullah mengemuka dalam konsolidasi internal DPD Gerindra Samarinda sebagai figur yang disiapkan untuk menghadapi Pilkada Samarinda 2029. Namun bagi Helmi, dukungan politik itu masih sebatas titik awal.
Ketua DPRD Samarinda itu memilih merespons dorongan tersebut dengan nada yang sederhana. Menurutnya, setiap peluang politik harus dibangun melalui kerja yang nyata, bukan sekadar deklarasi dukungan. "Kan mesti kerja politik dulu. Sosialisasi dulu," ujarnya.
Selama 13 tahun menjadi bagian dari Partai Gerindra, Helmi mengaku memahami betul bagaimana partainya menentukan kader yang layak mendapat tiket dalam sebuah kontestasi politik. Ada dua ukuran yang selama ini menjadi pegangan. Pertama, kerja politik kader itu sendiri. Kedua, hasil survei elektabilitas.
Baca Juga: Tatap Pilkada Samarinda 2029, Gerindra Resmi Dorong Ketua DPRD Helmi Abdullah Maju Calon Wali Kota
Menurutnya, dua aspek tersebut selalu menjadi bahan pertimbangan utama bagi pengurus di tingkat daerah maupun pusat sebelum menjatuhkan pilihan kepada seorang calon. "Dua hal itu yang menjadi penilaian DPD dan DPP dalam menentukan kader berhak maju atau tidak. Jadi mesti kerja dulu," katanya.
Helmi menilai Pilkada memiliki karakter yang berbeda dibanding pemilihan legislatif. Karena itu, proses menuju pencalonan kepala daerah tidak bisa hanya mengandalkan popularitas internal partai atau dukungan segelintir kelompok.
Meski namanya mulai disebut sebagai salah satu kandidat potensial. Helmi menegaskan jika Gerindra tidak kekurangan kader yang memiliki kemampuan dan peluang yang sama. "Di Gerindra ini banyak kader yang potensial. Kita harus menghormati juga kader-kader lain. Bukan hanya saya yang punya keinginan atau peluang. Banyak kader yang memiliki kapasitas," ujarnya.
Pernyataan itu disampaikannya karena peta politik menuju 2029 masih sangat terbuka. Tidak ada nama yang benar-benar terkunci. Dia juga menyinggung tradisi politik yang selama ini hidup di tubuh Gerindra. Partai tersebut, kata dia, cenderung mengutamakan kader sendiri dalam setiap kontestasi politik.
"Budaya di Gerindra memang tidak pernah mengusung calon di luar partai. Biasanya kami mengusung kader sendiri. Kecuali memang tidak ada, tetapi rasanya Gerindra banyak kader yang bisa diandalkan," katanya.
Meski demikian, keputusan akhir tetap tidak berada di tangan individu maupun pengurus tingkat kota. Penentuan calon kepala daerah merupakan kewenangan DPD dan DPP yang akan menilai siapa kader paling siap, paling serius, dan paling berpeluang memenangkan pertarungan elektoral. Karena itu, Helmi memilih untuk tidak terlalu jauh berbicara soal dukungan politik. Baginya, survei dan kerja lapangan akan berbicara lebih banyak daripada deklarasi.
"Nanti DPD dan DPP yang menilai keseriusan calon-calonnya. Kalau survei saya tidak bagus, bisa saja mereka mencari alternatif lain. Karena itu saya bilang kepada kawan-kawan, kita kerja dulu. Jangan terbalik, belum kerja sudah bicara dukungan DPP," tutupnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki