KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Di tengah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menata sistem perparkiran, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda terus mendorong masyarakat memanfaatkan program parkir berlangganan. Selain lebih hemat dibanding parkir reguler, skema ini juga diyakini mampu mengoptimalkan penerimaan retribusi yang masuk ke kas daerah.
Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, parkir berlangganan merupakan salah satu program penataan perparkiran yang telah berjalan sejak 2025. Namun hingga kini tingkat partisipasi masyarakat masih belum masif. Tercatat, jumlah kendaraan yang telah terdaftar baru mencapai lebih dari 300 unit.
Tarif parkir berlangganan ditetapkan sebesar Rp400 ribu per tahun untuk kendaraan roda dua dan Rp1 juta per tahun untuk kendaraan roda empat. Jika dihitung secara harian, biaya yang dikeluarkan pengguna jauh lebih murah dibandingkan membayar parkir secara reguler.
"Kalau Rp 400 ribu dibagi 365 hari, nilainya sekitar Rp1.077 per hari untuk roda dua. Sementara roda empat sekitar Rp2.700 per hari. Padahal kalau parkir biasa, dalam sehari bisa dua sampai tiga kali parkir dengan biaya yang lebih besar," ujarnya beberapa waktu lalu.
Manalu menjelaskan, program tersebut tidak hanya memberikan keuntungan bagi pengguna kendaraan, tetapi juga memastikan retribusi parkir yang dibayarkan masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah dan digunakan untuk pembangunan Kota Samarinda.
Untuk menarik minat masyarakat, Dishub juga menerapkan sejumlah promosi yang telah diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwali). Salah satunya berupa potongan tarif 50 persen bagi kendaraan kedua dan seterusnya dalam satu keluarga.
"Kalau satu keluarga memiliki tiga sepeda motor, kendaraan pertama dikenakan Rp400 ribu per tahun. Kendaraan kedua dan ketiga cukup Rp200 ribu per tahun. Begitu juga kendaraan roda empat, mobil pertama Rp1 juta dan mobil kedua mendapat diskon menjadi Rp500 ribu per tahun," jelasnya.
Terkait potensi PAD, Manalu mengungkapkan pihaknya masih melakukan sinkronisasi data kendaraan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda. Berdasarkan data sementara, jumlah kendaraan di Samarinda mencapai sekitar 900 ribu unit dari berbagai jenis kendaraan.
Sementara itu, target PAD sektor parkir yang ditetapkan dalam APBD Murni 2026 mencapai Rp200 miliar. Meski demikian, Dishub mengaku perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum melakukan berbagai langkah optimalisasi.
"Kami juga harus realistis melihat kondisi perekonomian saat ini. Masyarakat sedang melakukan efisiensi, penggunaan kendaraan juga berkurang. Jadi tidak logis kalau dipaksakan semua harus ikut parkir berlangganan," ungkapnya.
Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi turut memengaruhi pola mobilitas masyarakat. Banyak keluarga kini memilih menggunakan satu kendaraan secara bersama-sama dibandingkan mengoperasikan seluruh kendaraan yang dimiliki.
Meski dihadapkan pada tantangan tersebut, Dishub tetap optimistis sektor perparkiran dapat terus berkontribusi terhadap penerimaan daerah. Pasalnya, pendapatan sektor parkir di Samarinda terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
"Dari tahun 2022 sampai 2025, PAD sektor parkir selalu mengalami peningkatan. Karena itu kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar pendapatan daerah dari sektor ini tetap tumbuh dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki