KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Wacana penggunaan hak angket di DPRD Kaltim masih menggantung hingga kini usai batalnya paripurna pada 10 Juni lalu. Di tengah dinamika yang berjalan, Fraksi Golkar (F-Golkar( tetap memilih hak interpelasi jadi jalur pengawasan yang mereka anggap lebih proporsional.
Sekretaris F-Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengatakan pilihan penggunaan interpelasi itu bukan berarti partai beringin menghindari fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, interpelasi dipandang sebagai bentuk kompromi untuk menjawab desakan publik yang menginginkan DPRD lebih kritis terhadap berbagai kebijakan Pemprov.
Menurut Sarkowi, sikap itu lahir dari berbagai pertimbangan, mulai dari aspek regulasi, dinamika politik, hingga pentingnya menjaga harmonisasi hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif. "Menurut Golkar, dari berbagai pertimbangan hukum, harmonisasi hingga situasi politik, desakan publik itu lebih ideal dijawab melalui hak interpelasi," ujarnya, Senin, 15 Juni 2026.
Meski begitu, Owi, begitu dia disapa, menegaskan Golkar bukan pihak yang menginisiasi penggunaan hak angket maupun hak interpelasi. Menurutnya, setiap aspirasi publik terkait pengawasan terhadap pemerintah semestinya diproses melalui mekanisme internal DPRD.
Sarkowi mengingatkan bahwa usulan hak angket yang berkembang saat ini berasal dari enam fraksi di DPRD Kaltim. Sementara beringin sejak awal hanya menawarkan alternatif dengan menurunkan level penggunaan hak pengawasan eksklusif dewan, dari angket menjadi interpelasi.
"Kalau tetap di angket, jelas Golkar tidak sepakat. Tapi bukan berarti kami yang menjadi pengusul interpelasi," katanya. Posisi Golkar sebagai partai penguasa turut menjadi pertimbangan. Selain menduduki kursi Ketua DPRD Kaltim melalui Hasanuddin Mas'ud, Golkar juga menjadi partai tempat bernaung Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, yang saat ini menjabat Ketua DPD Golkar Kaltim.
Dengan konfigurasi politik tersebut, Sarkowi menilai tidak realistis jika Golkar menjadi pihak yang mengajukan interpelasi terhadap pemerintah yang dipimpin kadernya sendiri. "Jadi jelas tidak mungkin kami yang mengusulkan itu. Tapi jika ada fraksi lain yang mengusulkan, maka Fraksi Golkar mungkin bisa berkompromi," ujarnya.
Kendati demikian, secara pribadi Sarkowi mengaku terbuka apabila ada fraksi lain yang menginisiasi hak interpelasi. Ia bahkan siap memperjuangkan usulan tersebut di internal partainya. "Itu sikap pribadi saya. Kalau ada yang mengusulkan interpelasi, pasti saya upayakan di internal untuk menyetujuinya," tukasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki