SAMARINDA—Membuka sawah baru hanya menjadi langkah awal dalam program swasembada pangan di Kalimantan Timur. Tantangan yang lebih besar justru muncul setelah alat berat meninggalkan lokasi, yakni memastikan lahan yang sudah dicetak benar-benar ditanami, dipanen, dan terus menghasilkan.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kaltim, Fahmi Himawan mengatakan, program optimasi lahan tidak berhenti pada proses land clearing, land leveling, dan pengolahan tanah. Tahap berikutnya adalah penanaman dengan metode PMAAS yang menjadi arahan Kementerian Pertanian.
Metode tersebut menerapkan pola tanam lebih rapat sehingga produktivitas padi diharapkan meningkat hingga dua kali lipat. Jika sebelumnya hasil panen rata-rata berkisar 3 hingga 4 ton per hektare, penerapan metode itu diharapkan mampu menghasilkan sekitar 6 sampai 8 ton per hektare.
Baca Juga: Pokir Dewan untuk Pertanian Dihapus! Seluruh Dana Cetak Sawah di Kaltim Kini Dikendalikan Pusat
Menurut Fahmi, ukuran keberhasilan program bukan hanya bertambahnya luas tanam, tetapi juga meningkatnya luas panen sehingga keduanya berjalan seimbang. Persoalan lain yang tak kalah penting adalah memastikan sawah baru benar-benar memiliki petani yang siap mengelola.
Karena itu, pemerintah hanya mengembangkan cetak sawah di lahan yang berstatus clear and clean. Tidak hanya status lahannya yang jelas, tetapi juga kepemilikan serta penggarapnya. Dalam praktiknya, lanjut dia, tidak semua pemilik lahan berprofesi sebagai petani.
Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mempertemukan pemilik lahan dengan petani yang siap menggarap sawah secara berkelanjutan. Untuk menjawab tantangan itu, pemerintah membentuk Brigade Pangan.
"Kelompok ini beranggotakan sedikitnya 15 orang petani muda berusia di bawah 40 tahun yang akan menjadi penggerak pengelolaan sawah baru," ungkapnya, selepas rapat koordinasi swasembada pangan di Kegubernuran Kaltim, Senin (6/7/2026).
Baca Juga: Dugaan Korupsi Insentif Guru, Penyidik Kejati Kaltim Geledah Kantor Disdikbud Kutai Kartanegara
Selain mengelola lahan, Brigade Pangan memperoleh dukungan alat dan mesin pertanian, benih, pupuk, dolomit, pembenah tanah, hingga pestisida dari pemerintah pusat. Di Kaltim, sudah terbentuk 70 Brigade Pangan dari program optimasi lahan tahun 2025 yang mencakup sekitar 13.900 hektare.
Sementara dari program cetak sawah telah terbentuk lima Brigade Pangan yang tersebar di Paser, Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu. Ke depan, Brigade Pangan tidak hanya diharapkan menggarap lahan milik kelompoknya sendiri. Setelah memiliki alsintan yang lengkap, mereka juga diarahkan menjadi penyedia jasa pengolahan lahan bagi petani lain sehingga mampu menciptakan usaha pertanian yang berkelanjutan.
Fahmi menjelaskan, seluruh pembiayaan program cetak sawah kini dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui BPLIP Banjarbaru. Pemerintah provinsi berperan melakukan pengawasan, menjadi tim teknis, sekaligus memastikan usulan lokasi dan calon petani dari kabupaten dan kota telah memenuhi persyaratan.
Meski kewenangan daerah terbatas, Fahmi menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sejauh ini berjalan baik. "Kalau komunikasi dibangun dengan baik, tidak ada kendala. Yang penting hasilnya tepat guna, tepat sasaran, dan benar-benar bermanfaat bagi petani," katanya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki