KALTIMPOST.ID-Pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa dan kelurahan di Kaltim mendapat apresiasi DPRD Kaltim.
Namun, keberhasilan program tersebut diingatkan tidak berhenti pada berdirinya badan hukum maupun pembangunan gedung koperasi semata.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan menilai program yang diinisiasi pemerintah pusat merupakan langkah strategis untuk mengembalikan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat sekaligus memperkuat transformasi ekonomi daerah yang selama ini masih bergantung pada sektor pertambangan.
“Kami melihat semangat yang dibangun pemerintah pusat sangat baik. KMP merupakan ikhtiar untuk mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi,” ujar Firnadi kepada Kaltim Post, Sabtu (11/7).
Menurutnya, keberadaan koperasi harus mampu mengubah posisi masyarakat dari sekadar konsumen menjadi pelaku utama kegiatan ekonomi.
Terutama bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, serta masyarakat desa dan kelurahan yang selama ini masih memiliki posisi tawar rendah di rantai perdagangan.
Ia mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang telah menindaklanjuti program nasional tersebut dengan membentuk koperasi di berbagai desa dan kelurahan.
Meski demikian, Firnadi mengingatkan pekerjaan sesungguhnya baru dimulai setelah koperasi resmi berdiri.
“Yang paling penting adalah bagaimana koperasi tersebut benar-benar hidup. Apakah memiliki anggota yang aktif, mampu meningkatkan omzet usaha, menyerap produk lokal, membuka lapangan kerja, memotong rantai distribusi yang panjang, mengurangi ketergantungan masyarakat kepada tengkulak, serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” tegas ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim itu.
Firnadi menilai Kaltim memiliki tantangan tersendiri. Selama ini struktur ekonomi daerah masih didominasi sektor pertambangan dan migas.
Sehingga koperasi diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi berbeda yang dapat dikembangkan melalui koperasi. Di Kutai Kartanegara (Kukar) misalnya, koperasi dinilai bisa memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Sementara di Paser dan Penajam Paser Utara (PPU) berpeluang menopang ketahanan pangan.
Baca Juga: AKBP Haris Kurniawan Jabat Kapolres Kubar, Disambut Proses Adat Tepung Tawar
Adapun di Berau dan Kutai Timur (Kutim), koperasi dinilai bisa mengembangkan potensi perkebunan, perikanan, hingga pariwisata.
Sedangkan di Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, koperasi diharapkan mampu menjadi mitra UMKM sekaligus masuk dalam rantai pasok industri dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Khusus di Kukar yang merupakan daerah pemilihannya, Firnadi melihat peluang koperasi sangat besar karena didukung banyak desa dengan komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
Namun, persoalan klasik seperti keterbatasan modal, lemahnya posisi tawar petani, hingga panjangnya rantai distribusi masih menjadi tantangan yang harus diatasi.
“Di sinilah KMP harus hadir sebagai solusi yang mampu menghimpun kekuatan ekonomi masyarakat,” katanya.
Firnadi mengingatkan agar keberadaan KMP tidak diposisikan sebagai pesaing Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, kedua lembaga memiliki fungsi berbeda dan justru harus saling melengkapi.
BUMDes, lanjut dia, bisa menjadi motor pengembangan usaha desa. Sedangkan koperasi memperkuat produksi, pembiayaan, pengolahan hasil hingga pemasaran produk masyarakat. Kolaborasi keduanya diyakini mampu membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih kuat.
Ia mengaku tidak ingin pengalaman kegagalan koperasi pada masa lalu kembali terulang.
Baca Juga: Timo Scheunemann Seleksi 46 Pemain Terbaik Hydroplus Soccer League All-Stars untuk Srikandi Cup 2026
“Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu. Banyak koperasi tidak berkembang karena lemahnya tata kelola, kurangnya kapasitas pengurus, minimnya pendampingan, dan belum adanya kepastian pasar,” ujarnya.
Karena itu, Firnadi menilai pemerintah harus memastikan pendampingan tidak berhenti setelah koperasi dibentuk.
Penguatan kapasitas pengurus, digitalisasi usaha, akses pembiayaan, hingga kemitraan dengan dunia usaha harus menjadi fokus lanjutan agar koperasi mampu berkembang secara berkelanjutan.
Sebagai wakil rakyat, Firnadi menegaskan pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi program tersebut.
“Kami tidak melihat KMP semata sebagai program pemerintah pusat, tetapi sebagai peluang membangun fondasi ekonomi rakyat di Kaltim. Tugas kami adalah memastikan implementasinya tepat sasaran, dikelola secara profesional, dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. (rd)
Editor : Romdani.