KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Arah pembahasan APBD Kaltim 2027 kembali dibayang-bayangi penyusutan fiskal. Proyeksi pendapatan dan belanja yang dipaparkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPRD Kaltim menunjukkan makin terbatasnya ruang gerak.
TAPD memproyeksikan kapasitas fiskal Kaltim tahun depan berada di kisaran Rp12,1 triliun. Angka itu turun cukup tajam dibanding postur APBD 2026 yang mencapai Rp15,15 triliun. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan hampir seluruh komponen pendapatan mengalami tren penurunan. Menurut dia, kondisi tersebut menjadi sinyal bagi daerah untuk mulai memikirkan kembali tingkat kemandirian fiskalnya.
"Semua menurun. Jadi coba melihat soal bagaimana kemandirian fiskal daerah," ujarnya usai rapat, Senin Malam, 20 Juli 2026. Di tengah ruang fiskal yang menyempit, DPRD memilih mengembalikan pembahasan pada arah pembangunan yang sudah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
Dokumen itu menjadi acuan utama pelaksanaan visi-misi Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji selama lima tahun ke depan. Dengan gambaran awal kondisi tersebut, tidak semua program dapat dijalankan penuh. Pemerintah dituntut menyusun ulang skala prioritas agar target pembangunan tetap berjalan meski dengan kemampuan anggaran yang lebih terbatas.
"Jadi fokus awal bagaimana pelaksanaan visi misi kepala daerah sesuai RPJMD," kata Ekti. Dalam rancangan awal KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diperkirakan berada di kisaran Rp11,7 triliun. Sebagian besar masih ditopang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp9 triliun hingga Rp10 triliun.
Sementara Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat diperkirakan hanya berada di kisaran Rp2 triliun. Sementara dari sisi pembiayaan, pemerintah memperkirakan tambahan dana berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan nilai sekitar Rp363 miliar.
Meski begitu, Ekti menilai dorongan agar pemerintah segera meningkatkan PAD bukan perkara sederhana. Di tengah perlambatan ekonomi, ruang untuk mengerek penerimaan daerah dinilai juga ikut terbatas. "Dengan kondisi ekonomi sekarang, susah juga bicara upaya itu. Ini masih rapat awal. Masih ada rapat lanjutan," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki